Marzuki: Kok Hanya Rekening Gendut DPR yang Diangkat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta agar pengusutan rekening tidak wajar tidak hanya melibatkan anggota DPR, khususnya di Badan Anggaran DPR. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum juga harus mengusut rekening tak wajar di luar dewan.

"Waktu dulu kan ada rekening gendut kepolisian, orang pajak. Kenapa yang diangkat hanya DPR?," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Hal itu dikatakan Marzuki menyikapi temuan PPATK bahwa 18 anggota Banggar DPR memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi. Temuan itu sudah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 18 orang itu, ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah.

Marzuki mengatakan, dalam pengusutan tindak pidana korupsi, jangan seolah korupsi hanya dilakukan anggota dewan. Menurut dia, jangan pula karena DPR lembaga politik, lalu dibesar-besarkan.

"Padahal, banyak rekening gendut di republik ini yang harus ditelusuri dan dicari kenapa begitu. Apakah itu dari bisnis, apa pencucian uang. Jadi, silakan KPK bergerak," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husein meminta agar KPK mengusut tuntas laporan PPATK itu. Jangan sampai permasalahan itu menggantung sehingga hanya membuat kegaduhan. "Jangan hanya melempar isu, tapi akhirnya tidak ada penyelesaian," ucapnya.

Seperti diberitakan, sejak 2003 hingga Juni 2012 , PPATK menerima lebih dari 2.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait anggota Banggar dari penyedia jasa keuangan. PPATK lalu menganalisis transaksi mencurigakan itu untuk mengetahui ada atau tidak indikasi pidana.

PPATK telah menganalisis sekitar 1.000 lebih LTKM. Dari hasil analisis itulah, diketahui ada 18 anggota Banggar yang memiliki rekening gendut. Frekuensi transaksi keuangan mereka tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR. Namun, aliran yang masuk ke rekening mereka umumnya transaksi tunai sehingga PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang itu.