Kinerja Legislasi Pun di Bawah Target

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan berpendapat, kegagalan kinerja legislasi sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sebab, sejak awal desain perencanaan legislasi memang bermasalah. DPR dan pemerintah lebih mengedepankan aspek kuantitas dalam menyusun prolegnas. Jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahun selalu melebihi kemampuan yang dimiliki DPR dan pemerintah.

Jika melihat pengalaman, DPR periode sebelumnya rata-rata hanya dapat menyelesaikan 30-an UU. Idealnya cukup 30 RUU saja yang menjadi prioritas setiap tahun. Namun kenyataannya, target prolegnas selalu ditetapkan di atas 60 RUU.

Persiapan untuk menyusun RUU yang menjadi prioritas juga relatif singkat. Prolegnas 2010-2014 saja disiapkan hanya dalam waktu dua bulan. Padahal, idealnya penyusunan prolegnas dilakukan selama satu tahun.

”Jadi pada tahun pertama periode jabatan, DPR dan pemerintah fokus mempersiapkan prolegnas. Pelaksanaan baru di tahun kedua,” ujar Ronald.

Hambatan lain adalah tarik- menarik kepentingan sektoral, baik di internal pemerintah maupun DPR. Tiap-tiap kementerian memiliki kepentingan sendiri untuk mendorong sebuah RUU masuk prioritas atau mengerem RUU agar tidak segera dibahas. Di internal DPR, tarik-menarik kepentingan terjadi di antara fraksi-fraksi.

Meskipun berbagai hambatan berhasil diidentifikasi, produktivitas legislasi tetap saja rendah. Kegagalan mencapai target pun tidak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan prolegnas tahun berikutnya. DPR dan juga pemerintah tetap saja menetapkan target tinggi, dan itu pun tidak pernah tercapai.