Refleksi Akhir Tahun Golkar untuk Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyampaikan catatan akhir tahun. Dalam catatan refleksinya, Golkar memberikan beberapa hal yang dikritisi dari program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama 2012.

Dijumpai di gedung DPRD Jakarta, Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali mengatakan, hal utama yang menjadi sorotan adalah penanggulangan masalah banjir yang belum maksimal.

Terjadinya banjir di Jakarta disebabkan adanya pendangkalan pada saluran air yang tidak dikeruk secara rutin. Belum lagi penyempitan kali yang terjadi karena minimnya pengawasan bangunan liar di sekitar bantaran oleh pihak terkait.

"Catatan kami akibat meluapnya Kali Ciliwung dan Pesanggrahan menyebabkan banjir dan merenda 2.425 rumah, 7.307 warga mengungsi," kata Ashraf, Rabu (26/12/2012).

Selanjutnya adalah masalah sampah. Hingga kini, Pemprov DKI dianggap baru mampu mengatasi 87 persen dari total jumlah sampah yang dihasilkan.

Produksi sampah di Jakarta mencapai 6.500 ton. Jika diasumsikan dengan jumlah penduduk Jakarta yang hampir mencapai 10 juta jiwa, setiap warga Ibu Kota membuang sampah 0,65 kilogram per harinya.

Masalah kemacetan juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Macet di Jakarta terus terjadi karena sarana dan prasarana tidak seimbang dengan jumlah kendaraan.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi E ini meminta Pemprov DKI dan seluruh pihak, termasuk pihak industri,  mengurangi volume kendaraan yang beroperasi di Jakarta

"Program pendidikan juga begitu, rawan terjadi penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan," ujarnya.

Terakhir, kata Ashraf, adalah rendahnya penyerapan anggaran. Tahun 2012 pendapatan DKI mencapai Rp 27.398 triliun, tetapi penyerapan anggaran hanya mencapai 74,15 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga silpa mencapai Rp 5,2 triliun.

"Hal ini jelas berpengaruh terhadap pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat DKI dan perlu dikoreksi SKPD yang tak dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia," kata Ashraf.