Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Jangan Politisasi Masalah Rumah Ibadah

Kompas.com - 25/12/2012, 18:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali meminta jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin untuk tidak memasukkan persoalan rumah ibadah ke ranah politik. Suryadharma melihat aksi protes yang dilakukan para jemaat HKBP Filadelfia pada Selasa (25/12/2012) di depan Istana Negara sudah masuk ke masalah politik.

"Jangan masalah rumah ibadah itu dibawa ke ranah politik. Mendemo Presiden itu sudah ranah politik," ujar Suryadharma, Selasa (25/12/2012), seusai menjenguk cucu Presiden di RS Pondok Indah, Jakarta.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengimbau agar jemaat di kedua gereja itu kembali melihat pangkal persoalannya. Jika memang karena persoalan izin mendirikan bangunan (IMB), jemaat gereja tersebut sebaiknya menyelesaikan persoalan administrasinya.

Suryadharma yang datang bersama Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz ini mencontohkan, Djan Faridz yang juga belum memiliki IMB untuk mendirikan masjid. "Pak Djan Faridz belum dapat (izin) sampai sekarang, tapi enggak ribut, enggak demo di Istana," katanya.

"Saya sudah jadi menteri saja tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Saya tidak meminta dispensasi karena IMB adalah IMB, ada peraturannya," sahut Djan Faridz.

Suryadharma pun mengatakan, jika persoalan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia dibawa ke ranah politik, akan menimbulkan kesalahpahaman. "Ya, kalau IMB-nya belum terpenuhi, ya, selesaikan. Jangan ribut-ribut kayak begini. Enggak bagus, bisa menimbulkan kesalahpahaman," ucap Suryadharma.

Seperti diketahui, jemaat kedua gereja ini dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sekitar karena alasan IMB gereja yang tak diakui. Meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya, warga sekitar tetap tak mengindahkannya dan terus menolak segala kegiatan yang dilakukan oleh para jemaat gereja.

Sejak beberapa bulan terakhir, jemaat HKBP Filadelfia menumpang beribadah karena Pemerintah Kabupaten Bekasi belum juga membuka segel tanah milik gereja. Rencana pembangunan gereja mendapat penolakan masyarakat karena proses perizinan dinilai telah direkayasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

    Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

    Nasional
    Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

    Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

    Nasional
    Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

    Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

    Nasional
    KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

    KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

    Nasional
    Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Nasional
    'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

    "One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

    Nasional
    Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

    Nasional
    KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

    KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

    Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

    Nasional
    Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

    Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

    Nasional
    PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

    PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

    PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

    Nasional
    Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

    Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

    Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

    Nasional
    Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

    Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com