Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Jadi Negara Kongkalikong di 2012

Kompas.com - 22/12/2012, 15:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai Indonesia pada tahun 2012 menjadi negara kongkalikong. Hal itu tecermin dari tingkat korupsi politik yang meningkat dari tahun 2011.

"Apa yang saya sampaikan berkaitan dengan proyek di Kemenpora, Kemenkes, dengan aktor di daerah dan sebagainya, itu semua relatif berkisar 70 persen terkait korupsi anggaran daerah atau APBN," kata Oce di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/12/2012).

Oce mengungkap, modus korupsi politik yang menjerat pemerintah pada tahun 2012 terkait mafia anggaran. Permainan anggaran itu, ujarnya, memiliki benang merah dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, kongkalikong permainan anggaran tidak hanya terjadi di daerah dan di pusat. Praktik itu ditengarai terjadi di level Istana. Bahkan, Istana tidak bisa mencegah korupsi yang ada di dalamnya.

"Katakanlah keterlibatan salah seorang badan pertimbangan presiden menjadi tersangka di Mabes Polri, anggota Komisi Ekonomi Nasional Hartati Murdaya, dan Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Siti Fadhilah Supari dan Menpora mundur dari jabatannya karena korupsi," katanya.

Menurut dia, hal itu merupakan catatan hitam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, di masa kepemimpinan SBY yang pertama tidak ditemui kongkalikong itu.

SBY, kata dia, harus hati-hati dalam memanajemen pemerintahan. Sebab, hal itu dapat berdampak luas bagi sisa kepemimpinan SBY yang tinggal dua tahun.

"Ini menjadi warning yang menjadi sangat penting bagi pemerintahan ini. Presiden bisa soft landing atau terseok-seok," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com