RUU Desa Jangan Bersemangat Penyeragaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang desa harus dicegah untuk menjadi alat penyeragaman, sehingga menghilangkan keberagaman dan keunikan masing-masing desa di seluruh Nusantara.

"RUU Desa hendaknya memelihara kemajemukan, sehingga desa bisa berkembang lebih otonom sesuai keunikan dan kekuatan budayanya masing-masing," kata pengajar sosiologi politik Universitas Gadah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Hingga kini RUU Desa ajuan pemerintah masih menjadi perbincangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baru-baru ini, ribuan perangkat desa kembali berunjuk rasa untuk mendesak pengesahan rancangan itu dengan beberapa tuntutan, seperti perangkat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), masa kerja lurah selama delapan tahun, dan kepastian dana pembangunan untuk desa.

Menurut Arie Sujito, RUU Desa harus membuat terobosan penting demi mendorong otonomi, sehingga desa menjadi subyek pembangunan.

Organisasi pemerintahan desa, misalnya, harus mengacu struktur desa sesuai tradisi setempat. Ada banyak tipe pemerintahan desa yang perlu diakomodasi, seperti bentuk gampong di Aceh, desa di Jawa, kampung di Papua, desa adat di Bali, atau marga di Sumatrera Selatan.

"Semua itu bisa dipilah-pilah dalam beberapa tipe, seperti desa adat, desa administratif, atau desa otonom," katanya.

Untuk tata pemerintahan desa, cukup dibuat struktur dasar saja, sementara pengembangannya nanti diserahkan kepada masing-masing desa sesuai kebutuhan dan keunikan setempat.

"Desa di kawasan pantai, misalnya, membutuhkan kepala urusan laut. Desa di dekat hutan memerlukan panglima hutan, sementara desa di kaki gunung memiliki panglima gunung," kata Arie, yang juga menjadi peneliti senior Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

RUU Desa semestinya mengalihkan perencanaan dan penganggaran di desa dari tangan pemerintah kabupaten, menjadi sepenuhnya kewenangan desa. Pembangunan harus disesuaikan dengan rencana dan anggaran hasil rancangan desa, sehingga desa menjadi subyek pembangunan. Untuk itu, diperlukan penguatan sumberdaya manusia di desa agar lebih mandiri.

"Jangan jadikan RUU Desa sebagai alat penyeragaman terhadap desa-desa di seluruh Nusantara yang memiliki struktur, potensi, dan kemampuan yang beragam. Jika memiliki komitmen, pemerintah harus memberdayakan desa sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat," katanya.