Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah sepatutnya turut berperan menjaga stabilitas ekonomi, demi kesinambungan pertumbuhan. Peran negara dalam mengatur pasar juga harus dijaga, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang tanpa mengorbankan iklim inves tasi.

Pengamat ekonomi Christianto Wibisono menyampaikan pandangan ini dalam peluncuran buku JB Sumarlin di Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Christianto menyoroti perkembangan ekonomi terakhir yang penuh gejolak hubungan industrial, yang mengancam kesinambungan dunia usaha.  

"Kelompok kiri sekarang sedang mengangkat ekonomi sosialis, yang ditandai dengan berbagai unjuk rasa buruh menuntut upah yang tinggi. Negara memang seharusnya turun untuk mengatur pasar tetapi jangan sampai menjadi predator," kata Christianto.

Chris tianto mengingatkan, tingkat kenaikan upah tetap harus memperhitungkan daya tahan bisnis, demi menjaga kelangsungan usaha. Kenaikan upah drastis dalam satu waktu bakal mengganggu stabilitas pasar.

Sedikitnya enam unjuk rasa buruh dalam jumlah masif melanda DKI Jakarta sepanjang tahun 2012. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja alih daya yang eksploitatif, upah minimum provinsi (UMP) di atas angka kebutuhan hidup layak (KHL), dan jaminan kesehatan serentak bagi seluruh rakyat.

Pemerintah daerah merespons dengan menetapkan UMP 2013 yang di Pulau Jawa rata-rata naik 30 persen dari tahun 2012. Pengusaha sektor padat karya merespons negatif hal ini, dan mulai mengurangi buruh secara bertahap.

Menurut Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, pemerintah selalu mencari jalan tengah dalam membuat kebijakan. "Transmigrasi program yang bagus karena petani bisa memiliki lahan usaha dengan luas sesuai skala ekonomi," kata Aviliani.

Secara ter pisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, tugas pokok pemerintah adalah membuat rakyat bisa bekerja supaya punya pendapatan. Hal ini mustahil terwujud jika pemerintah membuat kebijakan yang mematikan industri domestik.  

Semua negara berusaha mati-matian menjaga industri mereka, agar tetap bertahan dalam situasi ekonomi terberat sekalipun. "Sangat aneh keputusan pemerintah saat ini malah sengaja menaikkan UMP secara signifikan yang akhirnya mematikan industri padat karya dan membuat Indonesia bergantung pada impor," kata Anton.