Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jutaan Warga Akan Makin Terjerat Narkoba

Kompas.com - 18/12/2012, 13:53 WIB

Ganja 21 kilogram

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas Kepolisian Sektor Parung juga berhasil mengamankan 21 paket besar berisi ganja dengan berat lebih kurang 21 kilogram. Paket itu ditemukan di Kampung Babakan Wetan, Kecamatan Parung, Minggu (16/12/2012) malam.

Polisi juga mengamankan kurir ganja tersebut, Iman. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Parung Ajun Komisaris Nelson, Iman mengaku hanya menjadi kurir, sedangkan ganja itu milik Edo. Berdasarkan pengakuan Iman, ia hanya mendapat upah kirim Rp 50.000 per kilogram.

”Dia bertugas mengirim ganja kepada pembeli karena sistem pembayaran ganja langsung kepada Edo. Biasanya mereka janjian melalui telepon untuk menentukan tempat memberikan ganja,” kata Nelson.

Menurut Iman, selain 21 kilogram ganja, sebelumnya dia juga sudah mengantar 9 kilogram ganja kepada lima pembeli dengan harga jual Rp 2,4 juta per kilogram.

Berbagai upaya

Menurut Gun Gun Siswadi, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, angka prevalensi tahun 2015 itu menjadi 2,8 persen.

Arah pencegahan, antara lain, perlu dilakukan sehingga 97,2 persen penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, angka prevalensi dapat ditekan sampai di bawah 2,8 persen pada 2015.

Selain itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan untuk menjadikan pemakai narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial secara bertahap.

Direktur Advokasi BNN Brigadir Jenderal (Pol) Victor Pudjiadi mengatakan, semua pemangku kepentingan, baik BNN, kementerian terkait, lapisan masyarakat, maupun pers, perlu mencegah agar angka penyalahgunaan narkotika tidak bertambah.

”Jangan sampai penduduk yang belum terkena narkotika, yaitu 97,2 persen, akhirnya terkena narkotika,” kata Victor.

Oleh karena itu, permintaan terhadap narkotika harus ditekan. Caranya adalah perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menolak narkotika.

Kalau penolakan masyarakat terhadap narkotika besar dan tumbuh, permintaan terhadap narkotika akan berkurang. Dengan demikian, bandar besar narkotika akan kehilangan pasar di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, fakta yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya. Para gembong narkoba justru mendapat banyak keringanan hukuman dan kembali melakukan perbuatannya.

Terpidana mati Meirika Franola atau Ola, misalnya, mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, dia justru kembali menjalankan praktik haramnya dari balik penjara.

Belum lama ini, Majelis Kehormatan Hakim juga memecat dengan tidak hormat Hakim Agung Achmad Yamanie. Dia diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik terkait vonis peninjauan kembali (PK) terpidana gembong narkotika, Hanky Gunawan.

Dalam PK, Hanky yang divonis hukuman mati di tingkat kasasi mendapat pembatalan hukuman menjadi 15 tahun penjara. Namun, dalam amar putusan PK yang dikirim ke Pengadilan Negeri Surabaya, tercatat 12 tahun penjara, bukan 15 tahun penjara. (FER/PIN/GAL)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com