Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Sejak Ikut Pemilu, Demokrat Selalu Pakai Dana Halal

Kompas.com - 16/12/2012, 02:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, semenjak mengikuti Pemilu 2004 lalu, partainya selalu menggunakan dana-dana halal. Menurutnya, Partai Demokrat melakukan audit setiap tahun sehingga laporan keuangan, baik untuk kegiatan pemilu maupun non-pemilu partai, bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami tegaskan partai Demokrat sejak 2004 dan 2009 ikut pemilu dananya halal semua untuk biayai pemenangan. Halal dan baik. Ini komitmen partai," ujar Anas, dalam jumpa pers di sela-sela acara Silaturahmi Nasional dan Perayaan HUT ke-11 Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Sabtu (15/12/2012).

"Laporan partai Demokrat baik keuangan pemilu maupun laporan keuangan kegiatan harus dilaporkan tiap tahun dan diaudit akuntan publik. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika," lanjut Anas.

Komentar Anas ini merupakan respons terhadap arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas), Sabtu (15/12/2012) siang. Dalam silatnas itu, SBY meminta para kader Demokrat untuk bersiap menghadapi Pemilu 2014, termasuk soal logistik pemilu. SBY juga mengingatkan agar kadernya tidak menggunakan logistik yang berasal dari dana tidak halal.

Menurut Anas, ketika SBY menginstruksikan hal tersebut, dirinya menyatakan berkomitmen dan sikap partai selama ini tidak melanggar undang-undang.

"Politik kita adalah politik halal. Pemilu kita pemilu halal. Wajah pak sekjen halal, wajah Pak Jhonny Allen halal sekali. Ini tidak sulit dilaksanakan," ucap Anas sambil menoleh ke arah rekan-rekannya yang juga duduk di meja jumpa pers.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengungkapkan inti dari pidato SBY saat memberikan pengarahan secara tertutup dalam acara silatnas itu. "Tadi disampaikan juga oleh Pak SBY terkait logistik pemilu. Salah satu syarat pentingnya kita bisa memenangkan pemilu adalah dengan logistik pemilu yang tidak berlebihan, didapat secara halal, dan tidak boleh melanggar aturan," ujar Hayono.

Selain itu, Hayono menjelaskan, SBY mengungkapkan bahwa tidak benar Partai Demokrat adalah partai korup. SBY, lanjut Hayono, menegaskan bahwa tindakan korupsi hanya dilakukan oknum. Sementara Partai Demokrat secara konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses hukum.

"Kalau oknum itu bersalah silakan diproses, kalau tidak silakan namanya direhabilitasi. Kami tidak ada indikasi sedikit pun melakukan intervensi," ucap Hayono.

Hayono juga menuturkan, SBY berusaha membangkitkan kembali semangat para kader menjelang pemilu 2014. Menurut Hayono, tahun 2013 disebut SBY sebagai tahun politik. Menjelang tahun politik, SBY mengatakan bahwa elektabilitas Demokrat kian menurun. "Ini jelas ada masalah di partai yang perlu diperbaiki, dibenahi partai sehingga semua diminta bekerja dengan baik," imbuh Hayono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com