Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Demo, DPR Tunda Rapat Paripurna

Kompas.com - 14/12/2012, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (14/12/2012) pagi, ditunda. Sedianya, rapat ini akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pidato penutupan sebelum terpaksa ditunda. Hal ini menyusul adanya demo ribuan perangkat desa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat itu seharusnya dilakukan mulai pukul 09.00 namun akhirnya molor lantaran tidak memenuhi kuorum hingga jam yang ditentukan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat akhirnya menskor rapat hingga pukul 14.00.

"Karena banyak yang terhambat di depan. Rapat diskors sampai pukul 14.00. Apakah seluruh anggota Dewan setuju?" ujar Marzuki.

"Setuju..." ujar para anggota Dewan serempak.

Berdasarkan catatan absensi yang tercatat di Sekretariat, hanya 259 anggota Dewan yang hadir dari 560 anggota yang ada. Padahal, untuk memulai rapat paripurna, rapat setidaknya dihadiri 2/3 anggota DPR atau 281 anggota yang ada.

Adapun, rincian absensi dari anggota yang hadir yakni Fraksi Partai Demokrat 81 orang dari 148 kursi; Fraksi Golkar 49 orang (106 kursi); Fraksi PDI-Perjuangan 42 orang (94 kursi); dan Fraksi PKS 33 orang (57 kursi). Selain itu, Fraksi PAN 18 orang (46 kursi), Fraksi PPP 16 orang (38 kursi), Fraksi PKB 7 orang (28 kursi), Fraksi Partai Gerindra 13 orang (26 kursi), dan Fraksi Hanura 7 orang (17 kursi).

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang menginisiasi RUU Otonomi Daerah yang akan disepakati dalam sidang paripurna kali ini. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengakui jumlah anggota yang tidak kuorum membuat rapat akhirnya ditunda lantaran banyaknya anggota dewan yang terjebak kemacetan.

"Ya akhirnya kami (Pimpinan DPR) bertemu dulu dengan perwakilan dari demonstran para perangkat daerah," kata Anis.

Hingga kini, aksi demonstransi masih terus berlangsumg di depan Gedung Parlemen. Massa yang tergabung dari berbagai kelompok perangkat desa seperti Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Relawan Pemberdayaan Desa bahkan sudah masuk ke dalam halaman gedung Parlemen dengan membobol pagar di sisi sebelah kanan. Adapun, aksi massa ini menuntut segera disahkannya RUU Desa yang masih dibahas di DPR.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Perangkat Desa Serbu DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com