Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hercules Ancam Boikot Suara Hanura dan PDI-P

Kompas.com - 14/12/2012, 11:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules berada di tengah-tengah ribuan orang demonstran dari elemen perangkat desa pada Jumat (14/12/2012) yang menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Desa. Hercules pun mengancam agar dua partai yang menentang itu, yakni Hanura dan PDI-P, tidak dipilih lagi dalam pemilu maupun pilkada.

"Kalau PDI-P dan Hanura tidak mau setujui UU ini, kami akan gerakkan anggota di daerah tidak pilih kader PDI-P dan Hanura di pemilu dan pilkada," kata Hercules, Jumat (14/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Hercules mengatakan, pihaknya mendukung ribuan perangkat desa yang saat ini masih terus mengalir ke halaman Gedung Parlemen. Dia mengatakan, demonstran tetap akan menduduki halaman parlemen sampai ada kepastian yang diberikan anggota DPR tenggat waktu pengesahan RUU ini.

"Kami akan menunggu sampai jam berapa pun janji kami terpenuhi. Sebelum ada janji itu, kami tidak akan biarkan seorang pun anggota DPR keluar dari gedung ini," kata Hercules.

Massa diperkirakan akan semakin banyak hingga mencapai 40.000 orang. Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, Jumat (14/12/2012), saat dijumpai di lokasi unjuk rasa, menuturkan, puluhan ribu massa itu terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi), dan Relawan Pemberdayaan Desa.

Massa saat ini masih berada di halaman Gedung Parlemen. Aparat kepolisian yang awalnya hanya berjaga sekitar 391 personel juga mulai bertambah. Kendaraan taktis seperti water cannon pun sudah disiagakan. Anjing pelacak dan barikade berduri juga sudah disiapkan kepolisian di hadapan para demonstran.

Berita terkait, baca :

Perangkat Desa Serbu DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com