Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: KPK Krisis Penyidik, Bukan Salah Polri

Kompas.com - 13/12/2012, 14:32 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menilai, Polri bukanlah penyebab krisis penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, setelah menarik penyidik, Polri mengirim penggantinya. Namun, hingga kini, KPK belum melakukan seleksi puluhan calon penyidik baru dari Polri.

"Ketika Polri mengirim orang baru, KPK tidak mau terima, itu bukan penarikan. Maka, kalau kemudian angka penyidik Polri di KPK makin kecil, itu bukan salahnya Polri," ujar Adrianus di kantor Kompolnas, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Menurutnya, Polri selalu melakukan rotasi untuk jenjang karier yang lebih baik. Penarikan penyidik KPK asal kepolisian yang telah bekerja di atas lima tahun dianggap wajar. Untuk itu, KPK harus bisa menghitung kemungkinan masa kerja penyidik dengan kasus-kasus yang ditangani. Dengan demikian, ketika masa tugas habis, penyidik tersebut sudah tidak menangani kasus di tengah jalan.

Selanjutnya, ketika ada kasus baru, hal tersebut dapat diserahkan pada penyidik lain yang masa tugasnya masih panjang. "Saya kira masalah di KPK yang me-loading penyidiknya tanpa menghitungkan masa kerja.

Pada Kamis ini, satu orang penyidik KPK asal kepolisian, Komisaris Ganish, mengundurkan diri. Kompol Ganish beralasan ingin mengembangkan karier di institusi induk.

Pengunduran diri tersebut menambah panjang daftar penyidik yang meninggalkan KPK dan kembali ke kepolisian. November lalu, kepolisian tidak memperpanjang masa tugas 13 penyidiknya di KPK. Sebelumnya, lima orang penyidik Polri di KPK mengundurkan diri dengan alasan ingin mengembangkan kariernya di institusi awal. September lalu, kepolisian juga tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, jumlah penyidik di KPK tinggal 52 orang hingga awal Desember ini. Jika penarikan terus berlanjut, KPK akan kehabisan penyidik pada Maret 2013. Pimpinan KPK mengaku kalau penarikan penyidik ini mengurangi kecepatan KPK dalam mengusut suatu kasus.

Dalam setahun ini, ada 34 kasus yang tengah ditangani KPK. Sejumlah kasus tergolong besar dan menjadi perhatian publik seperti dugaan korupsi dana talangan Century, kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM, dan kasus Hambalang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com