Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baju Tahanan KPK Sebaiknya Hitam, Bukan Putih

Kompas.com - 10/12/2012, 17:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak menggunakan baju tahanan berwarna putih. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, warna putih melambangkan kebersihan dan kesucian sehingga tidak tepat jika dikenakan tersangka kasus korupsi. Hal ini disampaikan Hidayat saat menemui pimpinan KPK, Senin (10/2/2012), di Gedung KPK, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada KPK, khususnya dalam rangka memperingati hari korupsi sedunia.

"Tadi kami sarankan soal baju tahanan KPK yang berwarna putih. Kami sampaikan kalau putih adalah warna dalam konteks tertentu, bendera kita juga putih warnanya yang artinya kesucian. Maka akan jadi aneh jika dikenakan terpidana kasus korupsi," katanya, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

Hidayat melanjutkan, pihaknya sudah menyerahkan kepada KPK desain baju tahanan yang menurut fraksinya lebih tepat. Menurutnya, lebih tepat jika baju tahanan yang digunakan tersangka kasus korupsi berwarna hitam. Kemudian, karena korupsi kerap disebut sebagai kejahatan kerah putih, kata Hidayat, lebih baik jika hanya kerah bajunya yang dibuat warna putih. Selain itu, menurut Hidayat, lebih baik jika baju tahanan KPK hanya berbentuk rompi, bukan serupa jaket seperti yang ada saat ini.

"Kami mendukung KPK membuat beragam cara untuk menjerakan tersangka korupsi," tambahnya.

Adnan Pandupraja mengatakan, KPK memang memiliki sejumlah desain baju tahanan dengan warna berbeda-beda. Sejauh ini, KPK belum memutuskan desain mana yang akan ditetapkan sebagai baju tahanan.

"Sebenarnya, itu stok lama. Kita sendiri masih dalam proses milih yang terbaik. PKS juga memberikan desain yang sangat bagus dan kita belum memilih," ujar Adnan.

Seperti diketahui, KPK mulai memakaikan baju tahanan ke tersangka maupun terdakwa kasus dugaan korupsi sejak menahan mantan Bupati Buol Amran Batalipu pada 6 Juli lalu. Selanjutnya, setiap tersangka maupun terdakwa diwajibkan menggunakan baju tahanan saat akan menjalani pemeriksaan, baik di Gedung KPK maupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Penggunaan baju tahanan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera. Namun, beberapa waktu lalu, pimpinan KPK dikejutkan oleh mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom yang menyiasati baju tahanannya menjadi lebih tampak modis. Miranda yang terjerat kasus suap cek perjalanan itu menggunakan ikat pinggang besar untuk memadukan baju tahanan dengan setelan yang dipakainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com