Pemerintah Serahkan Masalah PSSI-KPSI ke FIFA

JAKARTA, KOMPAS.com — Pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono, menyatakan, pemerintah menyerahkan kasus perselisihan antara PSSI dan KPSI ke FIFA supaya pemerintah tak dianggap FIFA terlalu mengintervensi pengelolaan sepak bola dan, dengan begitu, berharap Indonesia tidak diganjar sanksi berat oleh FIFA.

Berdasar Nota Kesepahaman (MoU) PSSI dan KPSI, di markas AFC, di Kuala Lumpur, Kamis (7/6/2012), PSSI dan KPSI setuju menggelar Kongres PSSI pada 10 Desember 2012 dengan agenda mengadopsi statuta baru. Komposisi peserta kongres itu nantinya sama dengan Kongres Solo, 9 Juli 2011, yang dihadiri FIFA dan AFC, dengan catatan kongres harus disetujui Satuan Tugas AFC Indonesia. Verifikasi dan komposisi peserta kongres akan dibicarakan dan ditentukan oleh Komite Bersama untuk mencegah anggota tidak sah berpartisipasi.

Namun, PSSI dan KPSI akhirnya menggelar kongres sendiri-sendiri. PSSI menggelar Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, Senin (10/12/2012), dan KPSI menggelar Kongres Biasa di Jakarta, Senin (10/12/2012). KPSI mengklaim Kongres Biasa mereka sesuai MoU di Malaysia, Kamis (7/6/2012), sementara PSSI menilai MoU tersebut tidak sesuai statuta PSSI sehingga memutuskan membatalkan MoU itu dan membubarkan Komite Bersama.

Kongres Biasa KPSI diikuti oleh 83 pemilik suara, yang terdiri dari 27 pengprov PSSI, 12 klub ISL, 13 klub Divisi Utama, 12 klub Divisi I, 11 klub Divisi II, dan 8 klub Divisi III. Kongres Biasa KPSI ini memiliki dua agenda, yaitu penyatuan liga dan revisi statuta. Selain itu, voters meminta agenda tambahan, yaitu pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KPSI di Ancol pada 18 Maret 2012, yang salah satu isinya adalah memilih La Nyalla Mattalitti menjadi ketua umum PSSI. Tiga agenda Kongres Biasa KPSI itu akan disampaikan ke FIFA.

Sementara itu, KLB PSSI di Palangkaraya itu dihadiri wakil FIFA dan AFC, yakni Marco Leal (Manajer Asosiasi-asosiasi Anggota FIFA), James Kitching (wakil AFC), dan Jeysing Muthiah (wakil FIFA). Wakil FIFA dan AFC tersebut akan membawa hasil KLB PSSI Palangkaraya ke rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, Jumat (14/12/2012).

Keputusan apakah akan ada sanksi untuk Indonesia atau tidak akan diambil dalam rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo itu.

"Jika dua kongres tersebut tidak sesuai dengan isi dan semangat MoU Kuala Lumpur 2012, penilaian keabsahan dan hasil kongres itu diserahkan kepada FIFA selaku organisasi tertinggi persepakbolaan dunia," kata Agung Laksono.

Pemerintah, menurut Agung, sebenarnya berusaha memenuhi permintaan FIFA untuk menyelesaikan masalah organisasi sepak bola Indonesia. Akan tetapi, Agung mengatakan, pemerintah tidak dalam kapasitas melarang ataupun mendukung salah satu kubu.

"Penyelesaian dualisme kami serahkan kepada kedua pihak yang bersikukuh dengan keputusannya masing-masing," kata dia.

Berikut ini adalah hasil Kongres Biasa KPSI, di Jakarta, Senin (10/12/2012).
1. Menyetujui revisi statuta dan pembentukan liga dengan konsep baru pada 2015.

2. Memberikan tugas kepada komite eksekutif untuk menjalankan masa transisi sampai 2015. Salah satunya adalah membentuk task force pembentukan liga.

3. Memberi rekomendasi kepada FIFA untuk mengesahkan hasil KLB Ancol 16 Maret 2012.

4. Mengembalikan peringkat FIFA tim nasional senior, minimal ke peringkat 129 dunia.

5. Mengambil alih tanggung jawab organisasi, khususnya tentang finansial dan hukum sebagai bentuk tanggung jawab exco. Kemudian, menjalankan roda organisasi dengan berkantor di kantor PSSI, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.