Kompas.com - 07/12/2012, 12:44 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut pengunduran diri Andi Mallarangeng dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sebagi langkah ksatria. Pengunduran diri dilakukan sehari setelah KPK mengumumkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ibas menyebut penetapan Andi sebagai tersangka merupakan cobaan dan ujian baru bagi Demokrat. Beberapa politisi Demokrat yang terlibat kasus korupsi, di antaranya, Angelina Sondakh dan M Nazaruddin. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga disebut-sebut terlibat kasus korupsi.

"Tentu kami percaya dan mengharapkan profesionalitas KPK atas peristiwa ini dan tentunya akan terus memonitor dinamika perkembangan kasus ini,” kata Ibas, Jumat (7/12/2012), dalam siaran pers tertulisnya.

Ibas mengatakan, dirinya sempat sedih dan terkejut saat KPK mengumumkan pencegahan terhadap Andi. Pada ajang perebutan kursi Ketua PD pada 2010, Ibas adalah salah satu pendukung Andi.

Ibas berharap, KPK dan aparat hukum lainnya segera memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader PD.

“Kami selalu mendukung semangat pemerintahan Presiden SBY yang antikorupsi. Harapan saya, seluruh kasus korupsi lain di luar kasus yang menimpa kader Partai Demokrat bisa juga diselesaikan secara cepat dan tuntas, tidak menggantung, atau bahkan tidak diproses,” kata Ibas.

KPK mengumumkan penetapan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan Juru Bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu Wafid Muharram melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK.02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

    Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

    Nasional
    Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

    Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

    Nasional
    Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

    Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

    Nasional
    RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

    RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

    Nasional
    Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

    Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

    Nasional
    Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

    Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

    Nasional
    Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

    Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

    Nasional
    Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

    Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

    Nasional
    Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

    Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

    Nasional
    DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

    DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

    Nasional
    Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

    Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

    Nasional
    Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

    Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

    Nasional
    Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

    Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

    Nasional
    Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

    Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

    Nasional
    Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

    Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.