Kompas.com - 07/12/2012, 09:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan tersangka politisi Partai Demokrat yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang akan berdampak langsung pada citra Partai Demokrat yang sebelumnya mengusung semboyan antikorupsi. Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini harus segera berbenah diri jika tidak mau tersandera oleh berbagai kasus-kasus hukum yang menjerat kadernya.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, ada empat variabel penentu kekuatan elektoral Demokrat pada tahun 2009 yang sekaligus variabel penting dan memengaruhi prospek elektoral Demokrat di tahun 2014.

"Empat variabel itu adalah magnet elektoral personalitas SBY, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, persepsi publik terhadap Demokrat sebagai partai paling bersih tahun 2009, dan soliditas internal demokrat," ujar Hanta, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Dia menilai, kasus Hambalang yang menjerat Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng akan menusuk kekuatan variabel ketiga, yaitu persepsi Partai Demokrat sebagai partai bersih dan antikorupsi. Hal ini akan merusak citra dan kredibilitas elektoral Partai Demokrat di 2014.

"Problem Hambalang jika semakin klimaks mendekati 2014, dan akan semakin memperburuk keadaan. Tapi, kalau antiklimaks sudah tuntas setahun sebelum pemilu, paling tidak Partai Demokrat punya waktu cukup untuk melakukan recovery. Tetapi prospek elektoralnya juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap kinerja SBY dan pemerintahannya," kata Hanta.

Anas beban Demokrat

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, tidak hanya petinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, yang kerap dikait-kaitkan dalam kasus itu. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga sempat disebut mantan Bendahara Umum, M Nazaruddin, terlibat dalam proyek Hambalang. Keterlibatan Anas disebut Nazaruddin melalui PT Dutasari Citralaras, tempat Athiyyah Laila yang merupakan istri Anas menjadi komisaris di perusahaan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nazaruddin menuding perusahaan ini berperan dalam menampung fee proyek Hambalang, kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta ke DPR. Terkait hal ini, Hanta menilai, akan sangat berbahaya bagi Partai Demokrat jika kasus ini mencapai klimaks dengan juga menjerat Anas Urbaningrum.

"Itulah yang saya maksud berbahaya bagi Demokrat, justru klimaks mendekati 2014 kalau Ketumnya, misalnya, juga terlibat. Ini akan menusuk jantung kekuatan elektoral Demokrat. Citra partai remuk," kata Hanta.

Demokrat, lanjutnya, saat ini sedang mengalami dilema dan akan semakin terbelah. Kedua kelompok yang terbelah itu yakni kelompok yang menginginkan nama yang diindikasikan tersangkut Hambalang dinonaktifkan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan partai dan kelompok yang cukup kuat tetap mendukung Anas karena menganggapnya bukan tersangka sehingga menurut aturan partai tidak bisa diberhentikan.

"Ini akan menjadi dilema bagi SBY. Menonaktifkan Anas, risikonya soliditas partai terancam karena basis dukungan dari grass root terhadap Anas masih relatif kuat. Sementara itu, jika tetap membiarkan, maka akan merugikan citra partai. Jadi saat ini Demokrat tersandera," kata Hanta.

Oleh karena itu, Hanta menilai, solusi yang bisa dilakukan Partai Demokrat untuk mengangkat citra adalah dengan melakukan kesepakatan politik di internal Partai Demokrat dan keputusan politik dari Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak hanya menunggu proses hukum. Makanya harus ada kesepakatan dan keputusan politik di Partai Demokrat," ucapnya.

Baca juga:
Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dijerat KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Nasional
    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.