Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pertimbangkan Pencalonan Rhoma Irama

Kompas.com - 02/12/2012, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faisal Zaini membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan penyanyi dangdut, Rhoma Irama. Pertemuan itu antara lain membahas soal dukungan PKB kepada Rhoma sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Benar, tadi ketemuan jam satu siang," ujar Helmy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (2/12/2012). Helmy adalah satu dari sekian pengurus DPP PKB yang ikut pertemuan di Restoran Al Jazirah, Menteng, Jakarta Pusat itu.

Sebagaimana diberitakan Tribunnews, dalam pertemuan itu, partai tersebut siap mempertimbangkan pencalonan Rhoma sebagai presiden. Namun, PKB masih perlu melakukan pembicaraan lanjutan terkait pencalonan "Raja Dangdut" tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai capres lewat partai yang didirikan almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur tersebut. "Saya usulkan, PKB besok memakai mekanisme konvensi. Kelebihannya, hasil konvensi ini bisa mengukur soal elektabilitas, popularitas, potensi dan sebagainya," ujar Malik yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dalam RUU Organisasi Masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, banyak hal positif yang timbul jika partainya menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan capres yang bakal dibahas mengarah pada konvensi, tidak seperti partai lain. Malik mengatakan, selama ini PKB menggunakan konvensi di setiap pilkada melalui Musyawarah Kebangkitan Bangsa (muskib). Dalam forum ini, PKB tidak membatasi siapa yang berhak mengikuti muskib karena semua orang di luar partai boleh mendaftar.

"Muskib ini tidak lain dan tidak beda dalam bentuk lain. Kalau penjaringan presiden memakai forum ini sudah lazim dipakai. Peserta konvensi dari internal dan eksternal yakni partai lain, birokrat, artis, kalangan profesional," ujarnya.

Malik mengatakan, penilaian atas calon-calon tersebut dibawa ke DPP PKB. Penilaian itu meliputi aspek moralitas, faktor kompetensi dan pengalaman, popularitas, dan elektabilitas calon. Biasanya, sosialisasi dilakukan enam bulan sebelum digelar konvensi.

Selain Rhoma, ada sejumlah nama lain yang pernah digodok secara serius di forum tersebut, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. PKB juga masih menggalang komunikasi dengan sejumlah nama yang sudah tegas maju sebagai capres.

Selain syarat umum tersebut di atas, kata Malik, dalam forum itu juga diajukan syarat khusus kepada capres, misalnya harus bersih dari masalah hukum. Jika kandidat tersandung masalah hukum, maka jelas kredibilitasnya di mata publik akan diragukan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    Nasional
    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

    Nasional
    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    Nasional
    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    Nasional
    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    Nasional
    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    Nasional
    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com