Politisi Demokrat Bantah Minta Upeti ke Merpati

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI DPR Saidi Butar-butar membantah tudingan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bahwa dirinya meminta upeti kepada direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Saidi pun mengaku tidak tahu ada pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 antara beberapa anggota Komisi XI dan direksi maskapai pelat merah itu.

"Saya tidak terlibat. Saya tidak tahu apa-apa," ujar Saidi, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Saidi mengaku, saat itu, sebelum rapat antara direksi Merpati dan Komisi XI digelar, ia secara tidak sengaja membuka pintu ruang pimpinan komisi. Ternyata di dalam sudah ada banyak orang. Tetapi, Saidi mengaku tidak tahu perihal isi pertemuan tersebut.

"Saya buka pintu (ruang pimpinan komisi XI). Saya enggak tahu apa-apa," katanya.

Dengan adanya laporan Dahlan Iskan itu, lanjut Saidi, ia merasa malu dengan cucu dan anaknya serta masyarakat yang telah memilihnya. "Kami lihat mungkin kami bawa ke ranah hukum karena saya enggak tahu ada pertemuan," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan adanya permintaan jatah yang dilakukan anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Dalam laporannya ke Badan Kehormatan itu, Dahlan menuturkan, ada pertemuan beberapa anggota Komisi XI dan direksi Merpati yang diindikasikan sebagai upaya meminta jatah pada tanggal 1 Oktober 2012. Hal ini kemudian dibantah oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi yang terlibat dalam pertemuan itu. Menurut Achsanul, pertemuan itu bersifat tidak formal dan hanya membicarakan soal business plan Direktur Utama PT Merpati yang baru, Rudy Setyopurnomo.

Baca juga:
BK Konfrontasi Dirut Merpati dengan Sumaryoto
BK Minta Dahlan Cari Bukti Hukum Pemerasan BUMN
Diperiksa BK 2 Jam, Dirut Merpati Bungkam
Mantan Dirut Merpati Bantah Ada Pemerasan
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR