Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Ada Rekayasa Kenaikan Harga Daging Sapi

Kompas.com - 27/11/2012, 08:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diingatkan agar konsisten dengan rencana swasembada daging sapi pada 2014. Rencana pemerintah menambah kuota impor daging sapi dinilai dapat membuat peternak enggan beternak sapi sehingga swasembada daging sapi tak akan tercapai.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat M Romahurmuziy alias Romi melalui pesan singkat, Selasa (27/11/2012), menyikapi rencana pemerintah untuk menambah kuota impor daging sapi.

Romi menjelaskan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sudah berkali-kali meyakinkan bahwa stok sapi cukup. Stok itu akan digunakan untuk menormalisasi harga. Belakangan ini, harga mulai terpantau turun.

Karena produksi dalam negeri cukup, kata Romi, maka pemerintah menyalahi Undang-Undang Pangan Pasal 14 ayat (2) jika menaikkan kuota impor daging. Dalam ayat itu diatur, impor hanya bisa dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Romi menambahkan, pihaknya sudah menemukan berbagai bukti bahwa kelangkaan daging sapi hingga menyebabkan kenaikan harga belakangan ini telah direkayasa. Tujuannya, untuk menuntut kenaikan kuota impor daging. Namun, kenaikan kuota itu bakal berdampak kepada peternak.

Politisi PPP itu memberi contoh rendahnya harga daging sapi tahun 2010 di kisaran Rp 20.000 per kilogram sehingga peternak merugi. Kini, ketika harga ideal Rp 30.000-Rp 32.000 per kilogram, pemerintah jutsru menghancurkan harapan peternak.

"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menghancurkan kuncup harapan yang baru mekar. Rencana kenaikan kuota impor inilah yang ditunggu-tunggu sebagai solusi oleh siapa pun perekayasa kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi ini," kata Romi.

Untuk itu, Romi mengingatkan agar antarkementerian tidak saling merusak strategi. "Jangan juga sakiti hati peternak kecil. Jangankan dilaksanakan, baru disuarakan saja rencana kenaikan kuota impor daging sudah akan memukul harga. Mau berapa kali pemerintah belajar?" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk menurunkan harga, ia sudah meminta segera dilakukan intervensi dengan memotong sapi yang tersedia. Selain itu, dia meminta agar importir segera melaksanakan jatah impor daging sapi.

Untuk ke depannya, Hatta mengaku sudah meminta perhitungan ulang terhadap stok sapi di Indonesia dan kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Jangan-jangan, kata dia, konsumsi daging per kapita sudah meningkat.

"Untuk perhitungan tahun depan diperlukan tambahan dari apa yang ada. Mereka meminta segera rakor pada tingkat menteri untuk memutuskan berapa besaran impor tambahan tahun depan karena stok yang sekarang tentu tidak mencukupi," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com