Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Laporan Dipo Tak Singgung Personal

Kompas.com - 23/11/2012, 13:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN di tiga kementerian ke KPK tak terkait masalah personal menteri. Dipo disebut hanya meneruskan aduan yang diterima.

"Tidak ada personal. Jadi, apa yang dilaporkan itu melanjutkan laporan di dalam kementerian-kementerian tertentu," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Hal itu dikatakan Julian ketika dimintai tanggapan langkah Dipo yang melaporkan dugaan kongkalikong korupsi APBN di tiga kementerian. Menurut dia, laporan itu hanya meneruskan aduan dari pegawai negeri sipil di kementerian tersebut.

Kementerian yang dilaporkan disebut Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurut Julian, ikutnya Dipo dan Menteri Pertanian Suswono dalam lawatan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kamboja dan Pakistan bukti bahwa tidak ada permasalahan personal keduanya. Dipo, kata dia, tidak bisa menindaklanjuti laporan itu karena menyangkut masalah hukum.

Karena itu, aduan PNS diteruskan ke KPK. "Jadi, sebetulnya tidak ada sesuatu yang sifatnya personal atau tidak prosedural. Tinggal nanti diproses bagaimana hasil laporan itu. Kan itu bukan dari Seskab. Seskab hanya meneruskan laporan dari kementerian-kementerian terkait," kata Julian.

Ketika ditanya bagaimana sikap Presiden mengenai laporan Dipo, menurut Julian, Dipo tidak memberitahukan terlebih dulu ke Presiden sebelum melaporkan ke KPK. Dipo hanya melaporkan aduan dari PNS.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya belum melakukan telaah laporan Dipo. Pihaknya suatu saat akan melakukan verfikasi laporan tersebut apakah memang ada indikasi korupsi.

"Kan belum tentu semuanya benar. Siapa tahu laporan itu bagian dari manuver politik untuk mengalihkan isu- isu. Jadi, kita harus verifikasi ulang," kata Abraham.

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com