Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Sebut Nama, Dahlan Minta Maaf ke 2 Politisi

Kompas.com - 21/11/2012, 13:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meminta maaf kepada dua anggota Komisi XI DPR, yakni M Ichlas El Qudsi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat. Dahlan mengakui kesalahannya telah menyebutkan dua nama itu kepada Badan Kehormatan dalam kasus dugaan permintaan jatah terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines.

"Saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya sampaikan surat revisi, ada dua nama yang sebetulnya tidak terkait sama sekali tapi waktu itu terikut dalam surat itu. Dua nama itu adalah Bapak El Qudsy dan Ibu Timo Pangerang. Kepada dua orang itu, saya minta maaf," ujar Dahlan, Rabu (21/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dahlan mengatakan dirinya juga sudah melakukan upaya tertentu terkait permintaan maaf itu. "Saya juga sudah buat press release bahwa beliau berdua bersih dan tidak terkait masalah ini," kata Dahlan.

Mantan Direktur Utama PT PLN ini menjelaskan bahwa ada kesalahan saat menyebutkan kedua nama politisi itu. Dahlan berdalih tidak adanya notulensi membuat identifikasi menjadi keliru. Kendati demikian, Dahlan mengungkapkan bahwa kekeliruan itu sudah diklarifikasi dan sudah ada dua nama baru yang diberikan Direktur Utama Merpati. "Ternyata ada namanya yang lain dan sudah disampaikan Dirut Merpati. Tetapi, saya tidak mau sebut karena ini semua rahasia dan tertutup," ucap Dahlan.

Pada pemanggilan BK pertama kali, Dahlan menyerahkan tiga kasus pemerasan terhadap tiga direksi BUMN. Salah satu BUMN yang sempat dimintai jatah adalah PT Merpati Nusantara Airlines. Direksi Merpati sempat menjanjikan akan memberikan success fee terhadap anggota Dewan terkait permohonan peningkatan dan penyertaan modal negara.

Di dalam kasus permintaan jatah ke Merpati ini, Dahlan menyerahkan enam nama anggota Komisi XI, yakni Sumaryoto, Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, M Ichlas El Qudsi, Linda Megawati, dan Andi Rachmat. Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo mengklarifikasi bahwa M Ichlas El Qudsy dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat kasus itu.

"Yang saya laporkan ke BK itu ada dua. Satu Ibu Timo Pangerang dan M Ichlas El Qudsy yang tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober di DPR itu," ujar Rudy, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rudy mengatakan, dirinya sama sekali tidak menyampaikan hal lain dalam pemanggilan BK kali ini. Ia menjelaskan apa yang sudah dilaporkan Dahlan sebelumnya. Ia pun mengakui bahwa ada upaya pemerasan terhadap Merpati.

"Ada beberapa ya, tapi saya inginkan lebih bersih dan profesional. Saya tidak menuduh apa-apa kok. Pembahasannya tentang laporan kejadian. Tanya BK," ucap Rudy yang langsung buru-buru pergi meninggalkan gedung DPR.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras
Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com