Kompas.com - 21/11/2012, 10:58 WIB
EditorHindra

KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam sering mengundang kontroversi. Tahun lalu, gara-gara menyinggung kemungkinan tidak memasang iklan di media tertentu, ia berseteru dengan Media Group. Perseteruan mereka pun berlanjut ke pengadilan.

Ketika sejumlah tokoh lintas agama menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berbohong, Dipo menyerang mereka. Dipo menyebut tokoh lintas agama sebagai gagak hitam berwujud merpati putih.

Dipo, aktivis dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1970-an, tak ubahnya ”ketua kelas” di kabinet. Ia seperti tangan kanan Presiden untuk urusan birokrasi kementerian dan pemerintahan.

Saat jumpa pers di Kantor Presiden, Dipo kerap turun langsung memastikan keterangan yang disampaikan menteri sesuai pembahasan rapat kabinet. Ia minta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak menjawab pertanyaan wartawan karena di luar konteks. Pertanyaan baru dijawab setelah jumpa pers berakhir. Dipo juga mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk mengakhiri wawancara di tangga Istana.

Tahun lalu, saat retret dihadiri pejabat pusat dan daerah di Istana Bogor untuk membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, Dipo menyatakan akan melindungi masterplan itu secara politik. ”Kalau Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) pakai kata ’sikat’, saya pakai kata ’libas’. Mulai dari BUMN atau sekda juga masuk tanggung jawab saya. Kalau mereka menghambat program investasi yang sudah disusun, akan saya panggil, turunkan pangkat atau bisa pemecatan,” ucapnya waktu itu.

Dipo, mantan Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, kini kembali mengundang perhatian saat menyerahkan data dugaan praktik korupsi pejabat kementerian dan anggota DPR ke KPK. Data berasal dari laporan pegawai negeri sipil kepadanya.

Dipo, mantan Sekjen Kelompok Negara D-8, pun dinilai mencari popularitas. Ada pula yang menyebut langkahnya bertujuan mengalihkan sejumlah isu. Kongkalikong pejabat kementerian dan anggota DPR untuk mengakali APBN dianggap sebagai isu lama.

Fraksi satu suara

Namun, langkah Dipo membawa ”berkah” di DPR. Senin (19/11) sekitar pukul 12.15, suasana di sekitar ruang rapat paripurna DPR sepi. Rapat paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2012-2013 ditutup 30 menit sebelumnya.

Namun, dari belakang ruang rapat paripurna keluar sejumlah anggota DPR. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy berjalan sambil berbincang dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Di belakang mereka ada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy dan sejumlah anggota DPR lain seperti Chairuman Harahap yang jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar.

Sebelumnya berjalan Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marzuki Alie.

Saat rombongan Romahurmuziy dan Setya Novanto melintas, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait sempat menceletuk, ”Setgab masih ada nih?” Setya dan Romahurmuziy melambaikan tangan atas celetukan itu.

Setgab yang dimaksud Maruarar adalah Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang terdiri dari enam fraksi di DPR. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga fraksi lain, F-PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat, tidak ikut.

Informasi yang dihimpun Kompas, sejumlah anggota DPR mendiskusikan langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dipo.

Priyo Budi Santoso menyatakan, dua masalah itu meningkatkan ”intensitas” hubungan parlemen dengan Istana. ”Baru kali ini semua fraksi di DPR satu suara melihat tingkah polah orang-orang Istana. Strategi ofensif apa yang dilakukan Istana?” tutur Priyo.

Berbagai kecurigaan atas langkah Dipo lantas muncul. Sebelumnya ada polemik grasi narkoba dari Presiden. Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Century juga tengah menghangat. Ke mana lagi gaduh akan berpindah? (A Tomy Trinugroho/M Hernowo)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.