Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan

Kompas.com - 20/11/2012, 17:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan (BK) belum mendapatkan bukti-bukti baru dari pemanggilan tiga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dugaan pemerasan yang diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Tetapi, Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin mengaku memiliki bukti berupa pesan singkat yang bisa mendukung dugaan itu.

Barang bukti ini akan disertakan selanjutnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kami katakan dari PT PAL, ada pesan singkat dan telepon cukup banyak kepada dirut dan direktur keuangan. Dirut bilang pesan ini sudah dihapus, tapi dia bilang nanti seandainya diperlukan akan kami dapatkan," ujar Prakosa.

Pesan singkat itu diduga berasal dari anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Pertama kali, Dahlan melaporkan kasus dugaan pemerasan di PT PAL yang melibatkan seorang anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena. Namun, Laena membantah tudingan Dahlan. Prakosa menyatakan, jika anggota dewan yang bersangkutan membantah telah mengirimkan pesan itu, BK memiliki fakta lain yang dinilai cukup kuat. Fakta itu terkait dengan pertemuan-pertemuan antara direksi BUMN dengan anggota dewan yang dilakukan di luar gedung DPR.

"Ada yang disampaikan tentang pertemuan-pertemuan dengan oknum anggota dewan. Pertemuan ini terjadi di luar DPR dan lebih dari dua kali. Ini patut dicurigai," kata Prakosa.

Di dalam pertemuan itu, Prakosa menjelaskan para direksi BUMN juga mengakui adanya permintaan jatah terkait penyertaan modal negara. "Persentasenya berbeda-beda ada yang 1 persen, di atas 1 persen, ada juga yang sampai 5 persen," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Di dalam pertemuan itu juga tidak hanya dihadiri oleh Direktur Utama, tetapi juga jajaran direksi lainnya. Sehingga, jika ada anggota dewan yang mengelak ada saksi lain yang menguatkan.

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com