Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Legislasi DPR: Kami Memang Harus ke Jerman-Inggris

Kompas.com - 19/11/2012, 13:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Di tengah desakan penghematan anggaran melalui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, Badan Legislatif DPR memutuskan tetap melakukan kunjungan ke Jerman dan Inggris. Ketua Badan Legislatif DPR Ignatius Mulyono mengatakan, kunjungan kerja Baleg ke Inggris dan Jerman terkait penyusunan RUU Keinsinyuran sudah mendesak. Pasalnya, untuk menyusun RUU itu tidak mungkin hanya mengandalkan data-data yang ada.

"Moratorium (kunker ke luar negeri) itu bagus, tapi ada hal-hal urgent yang tidak bisa tanpa kunker. Jadi ini termasuk urgent karena RUU ini untuk kepentingan masyarakat luas. Kunker juga bukan sekadar kunjungan," ujar Mulyono, Senin (19/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mulyono menambahkan, jika moratorium tetap dilakukan, maka undang-undang yang akan dihasilkan DPR nantinya rawan digugat. "Kalau menurut saya, moratorium dilakukan sudah habis, sudah enggak ada yang jalan. Bisa-bisa kena judicial review," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah menjelaskan, pilihan kunjungan kerja ke luar negeri karena Baleg ingin mendapatkan data primer. "Kalau menyusun undang-undang seperti ini tidak bisa kalau hanya melihat data. Kita harus melihat langsung lembaganya yang mengatur itu, berdiskusi. Di sana kami akan bertemu parlemen dan pemerintahan," kata Dimyati lagi.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan studi dokumentasi terlebih dulu sebelum memutuskan berangkat ke Inggris dan Jerman. Dimyati menilai, publik seharusnya melihat betapa pentingnya RUU Keinsinyuran ini. Ia mencontohkan banyaknya proyek yang dikerjakan insinyur di Tanah Air tidak berlangsung mulus seperti robohnya Jembatan Kutai Kartanegara hingga amblesnya kompleks olahraga Hambalang.

Adapun, kunjungan kerja anggota Baleg ke Jerman sudah berangkat terlebih dulu pada tanggal 17 November lalu dipimpin oleh Sunardi Ayub. Sementara anggota Baleg yang ke Inggris dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Dimyati Natakusumah. Rombongan ke Inggris baru akan berangkat tanggal 23 November mendatang.

Rombongan anggota Dewan ini rencananya akan melakukan pertemuan dengan parlemen, pemerintah setempat, akademisi, serta dewan keinsinyuran dalam rangka penyusunan RUU Keinsinyuran.

Baca juga:
Ini Alasan Baleg DPR 'Plesiran' ke Jerman dan Inggris
Ke Jerman, DPR Studi Banding UU Keinsinyuran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    Nasional
    Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

    Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

    Nasional
    Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

    Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

    Nasional
    Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

    Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

    Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

    Nasional
    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Nasional
    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

    Nasional
    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com