Dipo Alam Ragukan Keberanian Presiden?

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tanda tanya besar keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Langkah Dipo melapor ke KPK tanpa dibarengi tindakan tegas terhadap kementerian yang bersangkutan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai aneh. Dipo malah dituding meragukan keberanian Presiden Yudhoyono.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Indra, langkah Dipo melapor ke KPK memang patut dipertanyakan. Terlebih laporan tersebut tidak diawali dengan langkah Dipo melapor ke Presiden Yudhoyono.

"Sebenarnya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan dengan Dipo maupun Yudhoyono. Menteri kan pembantu atau anak buah Presiden, lalu kenapa Dipo selaku Seskab tidak melaporkan ini ke Yudhoyono. Kenapa ini tidak dievaluasi atau ditindak melalui rapat kabinet langsung," kata Indra.

Yudhoyono, lanjut Indra, bisa saja menindak kementerian yang menyimpang dengan mencopot atau me-reshuffle menteri yang bersangkutan. Tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian ke KPK, menurut Indra, hanya berarti jika mantan aktivis tersebut meragukan keberanian Yudhoyono menindak anak buahnya.

"Kalau memang benar ada penyimpangan di kementerian, kenapa Yudhoyono tidak mencopot menteri tersebut? Atau jangan-jangan Dipo Alam meragukan keberanian Yudhoyono dalam menggunakan hak prerogatifnya? Sudah sebegitu lemah dan tidak berdayanyakah Presiden kita ini," kata Indra.

Indra juga menilai langkah Dipo secara tidak langsung justru melecehkan sekaligus mengerdilkan lembaga Sekretariat Kabinet dan Yudhoyono selaku Presiden.