Kompas.com - 17/11/2012, 11:30 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberanian Sekretaris Kabinet  Dipo Alam yang mengungkap adanya kongkalikong tiga kementerian dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  patut diacungi jempol. Namun, Yuna Farhan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  menyayangkan laporan Dipo tersebut diduga tidak cukup bukti.

"Apa yang dilakukan Dipo itu perlu diacungkan jempol, tetapi disayangkan apa yang disampaikan Dipo itu baru di permukaan saja," ujar Yuna dalam diskusi "Negara yang Ruwet" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sendiri mengaku banyak menerima laporan serupa baik dari dalam maupun luar kementerian. Menurut dia, laporan Dipo tak jauh berbeda dari laporan yang banyak diterima lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu. Laporan tersebut tentu harus ditelusuri kebenarannya sebelum dilempar ke hadapan publik dan langsung melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Dipo harus memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Kami melihat Dipo merupakan bagian dari pemerintah, kalau hanya seperti itu, LSM juga bisa. Seharusnya bisa lebih dari itu sehingga jangan-jangan hanya mencari panggung politik," ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (14/11/2012), Dipo telah melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong kepada KPK. Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

"Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah, dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang," ujar Dipo.

Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.  Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Adapun anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Menurut Yuna, sebaiknya saat ini publik menunggu hasil tindak lanjut dari KPK. Pasalnya, KPK akan memanggil oknum yang dilaporkan Dipo. "Kami juga akan tunggu KPK untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan Dipo, apakah sudah mencukupi atau tidak. Kita tunggu saja," ujarnya.

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Nasional
    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Nasional
    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Nasional
    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    Nasional
    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Nasional
    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    Nasional
    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Nasional
    Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Nasional
    Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

    Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

    Nasional
    Megawati Itu Jenaka dan Membentak

    Megawati Itu Jenaka dan Membentak

    Nasional
    Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

    Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

    Nasional
    Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

    Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

    Nasional
    Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

    Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

    Nasional
    Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

    Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.