Kompas.com - 14/11/2012, 09:56 WIB
EditorHindra

Oleh Wimar Witoelar

KOMPAS.com - Badai besar Sandy bukan sekadar musibah alam, melainkan juga peringatan kepada kita akan pengaruh berbahaya perubahan iklim dan pemanasan global.

Sandy adalah kondisi cuaca yang ekstrem tetapi diperbesar dampaknya akibat emisi karbon buatan manusia yang mengubah iklim dan kondisi pantai. Sekarang, dalam satu dekade, kita bisa mengalami badai yang dulu terjadi sekali dalam 100 tahun.

Melihat kerusakan hebat di New York dan New Jersey, AS, banyak seruan publik menyadarkan orang bahwa ini disebabkan pemanasan global. Pemimpin politik AS harus segera mengambil tindakan. Ini bukan suatu isu politik walaupun politik dan ilmu sering berbenturan dalam keputusan mengenai perubahan iklim. Di Indonesia kini, perubahan iklim mengetuk dunia politik.

Komitmen SBY

November 2009, dunia terkesan oleh komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan 41 persen emisi karbon di Indonesia sebelum 2020. Syaratnya, dunia internasional mendukung Indonesia.

Pada Mei 2011, satu pemerintahan negara sahabat merespons konkret dengan menyediakan dukungan dana bertahap 1 miliar dollar AS. Sejumlah program bantuan serupa diprakarsai oleh donor bilateral, sebagai upaya internasional mengurangi emisi karbon dari perusakan hutan, dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semua ini adalah awal yang baik untuk terciptanya Badan REDD+ yang tegar. Konsep telah disiapkan untuk SBY. Kini sangat penting menjaga ketegaran konsep itu dengan tak mengizinkannya diperlunak secara signifikan. SBY telah dihargai dunia atas dasar komitmen menahan perubahan. SBY secara nyata terlibat dalam Sustainable Development Goals 2013, suatu proses yang dipimpin bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Secara internasional SBY punya peluang meninggalkan legacy yang positif dengan mendirikan Badan REDD+ yang tegar dan kepemimpinan yang kuat.

Tahun 2013 Indonesia bisa mendirikan kerangka institusional dan kebijaksanaan di mana pengelolaan hutan dan tanah gambut akan memulai usaha menuju keberlanjutan. Namun, ini bergantung pada ketegaran Badan REDD+ yang akan dibentuk. Bola ada di kaki presiden.

Dibutuhkan ketekunan untuk bisa menghayati masalah perubahan iklim. Fakta sederhana: jutaan warga Indonesia kini terancam, baik langsung maupun tak langsung, oleh perluasan sektor perkebunan. Sektor ini tidak akan menyumbang pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia masa depan karena tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan alternatif mencakup wilayah adat dan menghendaki perbaikan nasib jutaan orang Indonesia di seputar hutan. Suatu pembangunan yang mengurangi konflik kepemilikan tanah. Paradigma yang menekankan pentingnya menjaga keragaman hutan dan sistem pengelolaan tanah yang menjaga keragaman spesies. Tujuan utama adalah keseimbangan ekonomi dan ekologi.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasional
    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Nasional
    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    Nasional
    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    Nasional
    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.