Kompas.com - 13/11/2012, 19:14 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menuding ada ketua fraksi di DPR yang sengaja mengamankan penggelembungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pernyataan Dipo ini pun dinilai sebagai pengalihan isu di saat Istana tengah digempur isu miring.

"Pihak Istana sangat rajin melempar isu panas ke Parlemen. Sepertinya ada yang paham polanya kalau pemberitaan Parlemen itu sensitif. Saya menduga ini adalah pola pengalihan isu yang mungkin sedang mengganggu Istana," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, Selasa (13/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Mahfudz mencontohkan, pernyataan Dipo ini keluar setelah ramai isu soal pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap gembong narkoba bernama Ola.

"Yah ini, kan, bikin sibuk Istana, apalagi dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Saya yakin ada pihak-pihak yang memahami pola ini sehingga dipakai betul. Setiap ada isu, muncul kasus ke DPR," kata Mahfudz.

Ia pun berharap agar Dipo tidak berbicara sembarangan dan memiliki bukti-bukti kuat. Mahfudz pun mendesak  Dipo agar melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian.

Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian. Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu.

Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

    Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

    Nasional
    Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

    Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

    Nasional
    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Nasional
    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    Nasional
    Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Nasional
    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    Nasional
    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    Nasional
    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.