Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Penyidik KPK Tunggu Penugasan Baru di Polri

Kompas.com - 13/11/2012, 19:01 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak enam penyidik yang mengundurkan diri dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah kembali ke institusi Polri. Mereka telah kembali ke Mabes Polri sejak 8 November 2012.

"Sudah di Mabes Polri, sudah menghadap," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Agus menerangkan, saat ini keenam anggota kepolisian tersebut masih menunggu penempatan tugas dari pihak Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Kendati berbekal pengalaman sebagai penyidik di lembaga antikorupsi, Polri belum dapat memastikan mereka dapat kembali menjadi penyidik di Badan Reserse Kriminal Polri.

"Sementara masih menunggu di SDM untuk penempatan. Kami pikirkan jenjang kariernya juga," kata Agus.

Enam penyidik tersebut mengunduran diri pada 1 November 2012. Hal ini diikuti pengunduran diri Iptu Joyo Mulyo ajudan Ketua KPK Abraham Samad. Joyo melayangkan surat pengunduran diri pada 7 November 2012. Sebelumnya Polri menegaskan anggota kepolisian yang mengundurkan diri tersebut atas kemauan sendiri atau tanpa tekanan dari Polri.

Selain itu, pimpinan KPK juga meminta pergantian dua penyidik berpangkat ajun komisaris besar. Alasannya untuk penyegaran dan karena keduanya sudah cukup lama bertugas di KPK, yakni selama 8 tahun. Polri pun akan menyiapkan penggantinya.

Penyidik di KPK terus berkurang, ditambah 20 penyidik Polri sebelumnya yang juga tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengatakan, total penyidik Polri di KPK tinggal 62 orang. Menurut Agus, terdapat sekitar 30 penyidik yang siap untuk diseleksi oleh KPK.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com