Eks Menteri BUMN: Eksekutif Juga Banyak yang "Minta-minta"

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengungkapkan, tidak hanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kerap “meminta-minta” kepada BUMN. Dari kalangan eksekutif pun, menurutnya, banyak yang “minta-minta”.

“Permintaan itu tidak hanya dari DPR, dari kenalan. Dari eksekutif juga banyak minta,” kata Sukardi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/11/2012). Dia menanggapi pertanyaan wartawan mengenai praktik pemerasan terhadap BUMN oleh oknum anggota DPR.

Menurut Sukardi, kongkalikong antara direksi BUMN dan eksekutif maupun legislatif itu sulit dicegah. Baik pihak direksi BUMN maupun eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan sendiri. Rata-rata motivasi mereka adalah berdagang. “Karena anggota dewan ada yang pedagang, dari kalangan macam-macam, dan anggota direksi BUMN yang berasal dari parpol sehingga ingin juga menyumbang ke parpolnya. Jadi, ini kompleks sekali,” tambahnya.

Kalangan eksekutif, lanjutnya, biasa menitip perusahaan tertentu agar dimenangkan sebagai rekanan proyek-proyek BUMN. Permintaan-permintaan seperti itu, menurut Sukardi, wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana direksi BUMN menyikapi hal tersebut.

Dia pun berpesan agar direksi BUMN tidak menanggapi permintaan-permintaan yang tidak layak. “Jadi, ikuti saja aturan lewat tender, lalu ada klarifikasinya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah digubris. Mereka juga tahu kok hanya coba-coba, dan coba-coba itu wajar, tidak hanya DPR saja, teman-teman eksekutif juga kadang-kadang ‘tolong dong ini ada supplier, bagaimana ini’,” ungkap Sukardi.

“Katakan saja pada mereka ‘oke, terima kasih, tetapi kami akan melaksanakan seusai dengan prosedur dan kemungkinan dapat atau tidak dapat, keputusan itu tidak berada di kami’,” tambahnya.

Sukardi juga mengatakan, praktik kolusi di lingkungan BUMN itu tidak hanya terjadi lantaran ada permintaan tidak layak dari eksekutif maupun legislatif. Terkadang, menurutnya, direksi BUMN sendiri yang justru membuka peluang tersebut. Mereka menawarkan kemudahan-kemudahan dengan motivasi beragam, seperti ingin dibantu agar naik jabatan atau sebagai sumbangsih kepada partai jika si direksi itu berasal dari partai politik.

"Akan tetapi, kalau dari BUMN sendiri yang menawarkan jasa-jasa itu, itu juga harus dikasih tahu Pak Dahlan (Menteri BUMN sekarang) bahwa pemerasan atau kolusi itu tidak dari satu tangan,” ujarnya. Hal yang terpenting, kata Sukardi, ada instruksi dari menteri agar direksi BUMN tidak macam-macam.

Sukardi juga menilai, langkah Dahlan Iskan yang ingin membongkar praktik kongkalikong antara BUMN dan DPR patut diapresiasi. Hanya, menurut dia, caranya yang salah. Sebaiknya, kata Sukardi, Dahlan menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum menghembuskan isu tersebut ke permukaan. “Kalau mau jadi whistle blower, persiapannya itu harus disiapkan terlebih dahulu. Artinya, kalau tidak ada bukti mengatakan pemerasan, kan ada yang diperas dan ada yang memeras, nah ini ada enggak,” ucap Sukardi.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah melaporkan sejumlah nama anggota DPR pemeras ke Badan Kehormatan DPR. Laporan Dahlan ini, tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

Baca juga:
Dipo Tuding Menteri Lindungi Pejabat Korup
Dipo Sebut Ketua Fraksi di DPR Korupsi APBN
Dipo: Kader Parpol Atur Proyek Ratusan Miliar di Kementerian

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR