Laksamana Sukardi Tahu Soal Proyek CIS-RISI

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, mengaku tahu soal proyek pengadaan outsourcing roll out-Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PT PLN tahun anggaran 2004-2008 yang menjadi perkara korupsi. Sukardi mengatakan, secara gelondongan, rencana anggaran keuangan PT PLN diketahui Kementerian BUMN.

“Tetapi justru kementerian tidak boleh cawe-cawe ikut campur proyek-proyek. Apalagi menyuruh, itu good governance-nya di situ, kita hanya kebijakan,” kata Sukardi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa, Selasa (13/11/2012).

Sukardi usai diperiksa sekitar sejam sebagai saksi untuk Gani Abdul Gani, mantan Direktur Utama PT Netway Utama yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan CIS RISI PT PLN 2004-2008. Saat peristiwa itu terjadi, Sukardi menjadi Menteri BUMN yang membawahi PT PLN.

Meskipun demikian, Sukardi mengaku tidak tahu mengenai detil pelaksanaan proyek. Hal itu menjadi tanggung jawab dewan direksi. Sukardi mengatakan, Kementerian BUMN hanya akan ikut campur jika ada rencana penjualan saham PT PLN. “Menteri hanya dimintai persetujuan dalam RUPS, jika ada rencana penjualan saham dan tiap tahun rencana tahunan keuangan perusahaan dibahas tiap tahun di kementerian,” ujarnya.

Sukardi juga mengaku tidak tahu mengenai kejanggalan dalam proyek CIS RISI tersebut. Memang, lanjutnya, proyek itu dilaksanakan PT PLN dalam rangka efisiensi. “Memang PLN harus ada efisiensi karena tagihan-tagihan banyak yang bocor. Masalah detil proyek itu dan prosesnya diserahkan kepada AD/ART perseroan,” tambahnya.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil. Sofyan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai manta komisaris PT PLN.

Menurut Sofyan, dewan komisaris pernah tidak menyetujui proyek pengadaan itu dilakukan dengan penunjukan langsung. Komisaris menilai pengadaan proyek tidak mendesak. Adapun penunjukan langsung, menurutnya, merupakan keputusan dewan direksi. Saat itu, dewan direksi menilai ada teknologi yang unik dalam proyek itu sehingga lebih tepat jika dilakukan penunjukan langsung.

“Alasannya, mendesak, ada teknologi yang unik, komisaris waktu itu beda pendapat karena menurut kita enggak ada yang unik dan itu bisa ditender. Justru direksi beda pandangan dan akhirnya direksi melanjutkan program, bertahan pada program itu dan melanjutkan,” ujar Sofyan.

Kasus CIS RISI

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Gani Abdul Gani sebagai tersangka. Kasus Gani ini merupakan pengembangan kasus korupsi CIS RISI yang menjerat mantan Direktur PT PLN Eddie Widiono.

Desember 2011 lalu, Eddie divonis lima tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek CIS-RISI tersebut.

Adapun Gani diduga ikut menerima keuntungan hasil korupsi proyek CIS-RISI yang merugikan negara hingga Rp 46,18 miliar. Gani disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Amar putusan Eddie Widiono menyebutkan, Eddie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri ataupun bersama-sama dengan eks General Manager PLN Disjaya Tangerang Margo Santoso, Fahmi Mochtar, serta Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani. Eddie melakukan penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama sebagai pelaksana proyek CIS-RISI dengan nilai kontrak Rp 92,2 miliar. Padahal, pembebanan biaya pengadaan sebenarnya hanya Rp 46,1 miliar.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 46,1 miliar sebagai kerugian negara atas tindakan memperkaya Gani Abdul Gani atau PT Netway Utama.