Idris Sugeng: "Astaghfirullah, Ini Fitnah Keji"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Idris Sugeng angkat bicara soal pelaporan namanya oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Ia membantah tudingan telah meminta jatah gula 2.000 ton. Sugeng merasa difitnah dengan adanya pelaporan itu.

"Astaghfirullahal'azimm. Ini fitnah keji, pembunuhan karakter, baik terhadap saya pribadi, Demokrat maupun lembaga DPR," ujar Sugeng, Senin (12/11/2012), dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan.

Lebih lanjut, Sugeng meminta Dahlan selaku orang yang berinisiatif membongkar dugaan kasus pemerasan ini agar berhati-hati dan bersikap lebih bijak sebagai pejabat publik. Pasalnya, menurut Sugeng, laporan yang dibuat Dahlan beserta anak buahnya sama sekali tidak memiliki barang bukti.

"Saya mengimbau hendaknya lebih bijak dalam menyikap laporan tanpa dasar. Saudara Dahlan Iskan hendaknya juga melakukan cek dan ricek sebelum menyampaikan ke publik laporan-laporan tanpa bukti ini," kata Sugeng lagi.

Pada Senin (5/11/2012) lalu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro dipanggil Badan Kehormatan terkait pemerasan terhadap direksi BUMN. Di dalam kesempatan itu, Ismed menyerahkan nama seorang anggota dewan berinisial IS yang pernah meminta gula 2.000 ton. Namun, permintaan itu ditolak Ismed lantaran RNI saat itu sedang merugi.

Kendati demikian, Ismed mengaku anggota dewan itu masih terus meminta dan menurunkan permintaannya sampai 20 ton. "Ketika akhirnya dia bilang mau membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan kepada anak perusahaan untuk dihandle. Ternyata setelah saya cek, dia hanya beli 6 ton," kata Ismed.

Sugeng juga telah menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak meminta jatah atau pun meminta gula dengan harga miring. Sugeng menunjukkan bukti transfer pembayaran rekening Bank Mandiri senilai Rp 48 juta untuk 4 ton, bukan 6 ton seperti yang selama ini diberitakan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR