Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?

Kompas.com - 09/11/2012, 01:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Senin (5/11/2012) lalu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro dipanggil Badan Kehormatan terkait pemerasan terhadap direksi BUMN. Di dalam kesempatan itu, Ismed menyerahkan nama seorang anggota Dewan yang pernah meminta gula 2.000 ton.

Salah seorang anggota BK, Usman Ja'far, mengatakan, seorang oknum yang diadukan Ismed berinisial IS yang merupakan anggota Komisi VI. Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, IS adalah Idris Sugeng, politisi Partai Demokrat.

"IS itu Idris Sugeng. Salah satu orang yang usianya paling lanjut di Komisi VI. Dapilnya di Jawa Tengah X, sama seperti saya," ujar Hendrawan, Kamis (8/11/2012), saat dijumpai di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta.

Hendrawan melanjutkan, dia tahu setelah bertemu dengan Sugeng. Sesama politisi senior, Hendrawan pun diceritakan Sugeng soal penyebutan namanya oleh Ismed. Ketika itu, Hendrawan menceritakan bahwa Sugeng mengaku tidak berusaha memeras RNI. Sugeng mengatakan dirinya didatangi Ismed untuk membicarakan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan RNI yang disarankan disalurkan ke daerah pemilihan Sugeng.

"Saat itu, Ismed mengaku tidak bisa karena sedang rugi. Akhirnya, Sugeng bilang bisa nggak ikut beli gula 10.000 ton bukan 2.000 ton, saya sudah cek sendiri dan ketemu si IS ini," ucap Hendrawan.

Namun, Sugeng mengaku akhirnya hanya membeli 5 ton gula untuk disebarkan ke daerah pemilihannya. Menurut Hendrawan, apa yang dilakukan Sugeng sama sekali tidak bermaksud memeras. Praktik yang dilakukan Sugeng pun disebut politisi PDI-Perjuangan ini lazim terjadi.

"Apa salahnya kalau kami sebagai wakil rakyat dan BUMN ada CSR itu untuk daerah pemilihan kami? Mana lebih apakah distribusinya dilakukan melalui BUMN atau ke dapil kami," kata Hendrawan lagi.

Sementara itu, ponsel Idris Sugeng yang dihubungi pada Kamis malam ini dijawab oleh istrinya. "Maaf bapak sudah istirahat. Mungkin besok dicoba lagi. Bapak baru istirahat, habis kunjungan kerja ke Palembang," tutur istri Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengaku sudah dua kali dirinya diminta jatah oleh anggota DPR. Dari dua kali peristiwa itu, salah satunya adalah dengan modus meminta jatah hingga 2.000 ton gula.

"Ada yang terkait dengan program CSR, bentuknya meminta 2.000 ton gula," ujar Ismed, Senin (5/11/2012), saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ismed mengatakan, ia menolak permintaan anggota Dewan tersebut. Namun, seorang anggota DPR yang namanya dirahasiakan Ismed itu masih terus meminta dan menurunkan permintaannya sampai 20 ton.

"Ketika membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle. Ternyata setelah saya cek, dia hanya beli 6 ton," kata Ismed.

Permintaan anggota DPR itu, lanjut Ismed, terjadi pada bulan Ramadan tahun ini. "Kalau gula itu menjelang Ramadan, karena itu rencananya untuk dibagikan ke konstituen di dapil masing-masing," ujarnya.

Namun, Ismed mengatakan, permintaan anggota DPR itu ditolak perusahaannya. Hal ini karena RNI ketika itu sedang merugi. Selain dimintai jatah gula, Ismed juga mengaku pernah dimintai uang dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) pada bulan Maret. Namun, ia kembali menolak permintaan tersebut. Cara-cara yang dilakukan anggota Dewan ini, diakui Ismed, sudah menjadi rahasia umum di perusahaannya. Praktik ini kerap merugikan keuangan perusahaan.

Baca juga:
Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR
Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK
Idris Laena Bantah Tuduhan Dahlan

Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com