Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Tak Tahu Renovasi Ruang Kerja Rp 6,2 Miliar

Kompas.com - 07/11/2012, 07:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPR mengalokasikan sekitar Rp 6,2 miliar untuk renovasi 192 ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Namun, ternyata rencana renovasi ini tidak diketahui oleh sebagian besar anggota DPR.

"Emang ada rencana renovasi?" tanya anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, Selasa (6/11/2012) malam saat dihubungi wartawan.

Indra mengaku belum mendengar adanya rencana renovasi yang memakan anggaran Rp 6,2 miliar. Menurutnya, renovasi ruang kerja tidak terlalu mendesak. Pasalnya, ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang meski sederhana sudah mencukupi kebutuhannya.

"Buat saya, ruangan yang ada sudah lebih dari cukup dengan melihat keadaan rakyat kita saat ini. Saya prihatin melihat kantor-kantor eksekutif yang serba-lux dan mewah. Ruangan eselon 1 dan 2 di kementerian jauh lebih mewah daripada ruang anggota DPR," kata Indra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, anggaran renovasi ruang kerja itu sebaiknya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga membandingkan antara kemewahan ruang kerja direksi BUMN dengan ruang sederhana anggota DPR.

"Meskipunn begitu, Dewan menerima saja apa adanya sekarang, dan biarlah kalau ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.

Keheranan yang sama juga diungkapkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Politisi dari Partai Golkar itu bahkan mengaku untuk melakukan perbaikan biasanya anggota DPR mengeluarkan uang dari kocek pribadi. Ia pun belum mengetahui adanya rencana renovasi ini.

"Lho memang ada renovasi? Setahu saya biaya sendiri-sendiri. Ya kami keluarkan dari kantong masing-masing. Menurut saya, renovasi itu tidak perlu," kata Bambang lagi.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik tiga proyek pengerjaan di DPR yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria Senayan sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

"Penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tetapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tetapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan angaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Selain itu, DPR akan melakukan perbaikan toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Selama ini, kata dia, anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

Baca juga:
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta
Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Nasional
    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Nasional
    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Nasional
    Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Nasional
    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Nasional
    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Nasional
    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

    Nasional
    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Nasional
    Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

    Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

    Nasional
    Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

    Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

    Nasional
    Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

    Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

    Nasional
    KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

    KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

    Nasional
    Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

    Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com