Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/11/2012, 14:12 WIB

Oleh JE Sahetapy

Keledai adalah binatang yang tangguh dan kuat memikul beban. Mungkin seperti sudah ditakdirkan, ia dipandang sebagai binatang bodoh. Kata pepatah dalam bahasa Belanda, zo dom als een ezel ’bodoh seperti keledai’.

Meski dipandang bodoh, keledai tidak akan terantuk pada batu yang sama untuk kedua kalinya. Ada ungkapan seperti itu dalam bahasa Belanda. Jadi, kalau terantuk pada batu yang sama untuk kali kedua, seseorang berarti lebih bodoh daripada keledai.

Sungguh menarik bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengalami kasus yang cukup menghebohkan yang dikenal sebagai cicak versus buaya. Media massa dan mereka yang bergelar SH ribut membicarakannya sampai presiden terpaksa membentuk ”komisi khusus” untuk menanganinya. Yang semula dipandang sebagai pahlawan dari pihak kepolisian kemudian mengalami nasib malang sebab ”dosa-dosanya” pada waktu yang lalu diobrak-abrik dan dikeluarkan dari lemari penyimpan dosa-dosa meski yang bersangkutan sudah naik pangkat dengan beberapa bintang di bahunya.

Itu suatu peristiwa memuakkan yang merupakan blunder kepolisian yang sesungguhnya tidak boleh terjadi, apalagi terulang kembali. Sungguh memalukan!

Kualat

Namun, begitulah, ”hukum alam kualat” akan berlaku bagi siapa saja yang mengira dengan tangan kekuasaan ia bisa ikut memerintah negeri mana pun dengan sesuka hati. Dan, hukum tersebut secara mutatis mutandis akan berlaku pula bagi mereka yang memiliki kekuasaan di Senayan. Jika diamati dengan cermat apa yang mereka ucapkan dengan nada pembalasan dendam yang ditujukan kepada KPK (karena kawan-kawan senasib mereka yang rakus uang rakyat jatuh tersungkur di tangan KPK), tidaklah mengherankan kalau KPK menjadi sasaran dendam kesumat tembak mereka.

Mereka terperanjat ketika Pilkada DKI Jakarta dimenangi Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama karena integritas. Rakyat sudah muak dengan janji kosong dan berkibarnya panji-panji parpol yang besar sekalipun. Tiba-tiba mata mereka yang berkuasa secara politis terbelalak begitu mengetahui hasil yang tak disangka-sangka itu. Dengan begitu gencar, tembakan untuk melumpuhkan KPK melalui sarana penyadapan dan otak-atik KUHAP, yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman, direspons rakyat dan kaum intelektual di Jakarta. Kemudian itu membahana di seluruh pelosok Indonesia.

Maka, tadinya nasib KPK seperti di ujung tanduk, ibarat tsunami yuridis, kini berbalik arah: semuanya mendukung KPK. Bayangkan tonjokan ini: ”Siapa yang mengerdilkan KPK, berarti pengkhianat bangsa dan antek koruptor, berlaku untuk siapa saja!”

Namun, apa mau dikata. Keledai yang dikenal lambat berpikir tiba-tiba ingin mengulangi kebodohan cetakan kedua cicak versus buaya dengan judul basi nasi tengik dari Bengkulu. Sungguh mengherankan bahwa penasihat-penasihat hukum di Jalan Trunojoyo tidak waspada dan mengingatkan bahwa keledai jangan sampai terantuk pada batu yang sama untuk kali kedua.

Kata subkultur dominan, ”untung tokoh pencitraan kali ini cukup waspada dan tidak mengulangi skenario yang gagal”. Memang suka atau tidak, setuju atau tidak, rumah yang bau apek di Kebayoran itu perlu dibersihkan sebelum datang matahari baru di ufuk 2014. Viva KPK! Bersihkan terus sampai luka borok yang bau busuk itu betul-betul bersih dan sembuh.

Ingat peribahasa yang tak ada padanannya di Indonesia: Zachte heelmeester maken stinkende wonden ’dokter yang mencla- mencle akan membuat luka yang bobrok itu bernanah’. Selamat KPK dan maju terus pantang mundur bersihkan korupsi!

JE Sahetapy Guru Besar Emeritus Kriminologi Unair

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com