Kompas.com - 04/11/2012, 08:34 WIB
EditorHindra

Oleh: Hifdzil Alim

DPR sekali lagi digoyang isu tak sedap. Ada anggotanya yang diduga sebagai oknum pemeras badan usaha milik negara.

Awalnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/ IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong. Hal yang sangat jelas menginginkan dihentikannya praktik persekongkolan dalam pembahasan dan pengelolaan uang negara.

Tak lama berselang, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerukan agar direksi BUMN tidak ”main mata” dengan anggota DPR. Seperti efek domino, setelah surat edaran Seskab serta seruan Menteri BUMN, inisial nama politisi Senayan yang disangka sering memeras BUMN beredar melalui pesan berantai.

Beberapa anggota DPR yang kebetulan berinisial nama sama dengan isi SMS berantai itu kebakaran jenggot. Mereka meminta Dahlan Iskan menjelaskan dengan terang siapa si pemilik inisial. Badan Kehormatan DPR juga berencana memanggil Menteri BUMN terkait desas-desus si anggota dewan pemeras.

Sebetulnya tak sulit meramal maujudnya tukang peras dari Senayan, khususnya dalam pembahasan anggaran. Mereka eksis. Kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) mungkin bisa menjelaskan kehadiran si tukang peras. Juga bisa mengiaskan bagaimana pemerasan berlangsung.

Salah satu hasil pemeriksaan KPK menyebut ada simbol dan warna tertentu dalam pembahasan anggaran untuk pengembangan daerah. Partai politik yang disebut dalam inisial, minus Partai Gerindra, semua masuk dalam simbol dan warna pembahasan anggaran DPID. Wa Ode Nurhayati, terdakwa yang sudah dihukum dalam kasus itu, seperti mengonfirmasi simbol dan warna dimaksud. Dia menyatakan dalam eksepsinya, semua daerah calon penerima dana sudah ditentukan besaran potongannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menyangka oknum si tukang peras hanya ada di DPR sepertinya tak adil. Pemerintah patut dicurigai pula. Pembahasan anggaran dilakukan oleh dua pihak, DPR dan pemerintah.

Pemerasan terjadi kemungkinan karena tiga hal. Pertama, syahwat korup lembaga perwakilan membuncah setiap dimulai bahasan soal duit.

Kedua, pemerintah sendiri yang menyediakan diri, membuka jalur korupsi. Kalau benar-benar dari dulu diperas, kenapa tidak memboikot?

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Nasional
    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Nasional
    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Nasional
    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Nasional
    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Nasional
    Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

    Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

    Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

    Nasional
    Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

    Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

    Nasional
    Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

    Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

    Nasional
    Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

    Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.