Kompas.com - 04/11/2012, 08:34 WIB
EditorHindra

Ketiga, DPR dan pemerintah sama korupnya. Korupsi dihasilkan dari pertukaran mandat antara pemegang politik dan pemegang kekuasaan administratif. Kekuasaan dan pengaruh mereka diturunkan dalam kebijakan yang sewenang-wenang dan merugikan (John Girling, Corruption, Capitalism, and Democracy).

Katakanlah info yang sedang beredar adalah perilaku korup para anggota dewan, tetapi juga tak boleh dilupakan pemerintah juga kerap berkorupsi. Bahkan, menyediakan diri agar disuap. Kasus korupsi suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang bisa jadi tamsilnya.

Langkah pembersihan

Artinya, kalau mau membersihkan kotoran korupsi, mengusir si tukang peras anggaran, DPR dan pemerintah, harus segera dibersihkan.

Langkah pertama, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam waktu dekat harus menjelaskan kepada publik siapa si empunya inisial itu. Kalaupun tidak, memberikan keterangan ke penegak hukum adalah seminimal-minimalnya penjelasan. Namun, agaknya pilihan untuk menjelaskan kepada masyarakat lebih cocok diambil mengingat keterangan itu akan jadi pertimbangan bagi rakyat untuk tidak salah pilih di pemilihan umum. Sekaligus sebagai vonis politik bagi partai nakal pelindung si tukang peras.

Kemudian, DPR dan partai politik tidak boleh tutup mata. Jika nama terang sudah muncul, sanksi tegas harus diambil. Memberhentikan sementara merupakan cara konkret untuk memudahkan pemeriksaan. Pengalaman pemberhentian Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan anggota DPR lain yang lambat merupakan contoh buruk tidak tegasnya sikap pimpinan DPR ataupun petinggi partai politik.

AF Pollard menyinggung sejarah lembaga perwakilan dalam karyanya, The Evolution of Parliament (1926). Bahwa, lembaga perwakilan bisa menjadi the preventive of revolution as well as the promoter of reform. Ini saat yang tepat bagi DPR menunjukkan sejatinya lembaga perwakilan, jadi inisiator perubahan republik ke arah lebih baik. Jika senoktah noda anggota bermasalah tak dibersihkan, tak diberi sanksi, DPR akan cenderung mengarah ke institusi gagal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap tegas DPR dan partai politik mesti diimbangi dengan sikap pemerintah. Presiden juga perlu terus konsisten mendorong pemberantasan korupsi di internal pemerintah. Dalam hal ini, relevan membicarakan pengubahan surat edaran Sekretaris Kabinet dengan meningkatkannya menjadi peraturan pemerintah. Setidaknya, baju hukum peraturan pemerintah akan memiliki kekuatan hukum lebih dari sekadar surat edaran.

Terakhir, sapu koruptor ada di tangan penegak hukum. Institusi hukum pemberantas korupsi tidak boleh terjebak dalam intervensi kekuasaan politik. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan politik tidak boleh mengobok-obok kinerja institusi hukum. Termasuk pada bagian ini, koordinasi antarpenegak hukum dan menghindari cekcok antarpenegak hukum menjadi ”rukun iman” pemberantasan korupsi.

Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bakamla Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama dengan Australia Border Force

    Bakamla Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama dengan Australia Border Force

    Nasional
    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Nasional
    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Nasional
    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Nasional
    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Nasional
    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Nasional
    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Nasional
    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Nasional
    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.