Memahami Konflik Poso

Mengingat salah satu sumber konflik berawal dari jabatan (kursi bupati) berarti salah satu masalahnya terletak pada ketidakpuasan yang menimbulkan kekecewaan. Jika para elite menyadari pentingnya kenyamanan dalam melaksanakan proses komunikasi politik, kekecewaan jangan dibawa ke arena konflik.

Bukankah prinsip hidup masyarakat Poso sangat menjunjung tinggi kearifan lokal, sintuwu maroso, yang maknanya adalah bersatu untuk kuat.

Kearifan lokal yang bermakna filosofis ini bisa menjadi landasan komunikasi politik bahwa elite perlu menyadari politik bukanlah segala-galanya. Jika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dapat dilakukan komunikasi politik yang positif. Tentu saja dengan bingkai bahwa bersatu itu menguatkan komunikasi vertikal dan horizontal. Dengan demikian, konflik dan perbedaan dapat dihindari untuk mencapai kebersamaan dan kedamaian. Kenyamanan komunikasi harus menjadi fondasi bahwa budaya komunikasi sintuwu maroso selalu membingkai kebersamaan untuk persatuan.

Pesan politik

Pertanyaan mendasar yang perlu dimunculkan, mengapa Poso kembali bergejolak, kekerasan dan teror bom terjadi beberapa minggu ini? Apa sebab utama?

Ada baiknya kita memperhatikan secara historis bahwa komunikasi yang harmonis antara pendatang-pribumi atau Muslim-Nasrani telah tercipta sejak 1925. Namun, konflik berdarah sejak 1998-2001 itulah yang membuat negeri Poso mendunia. Dan, konflik itu sendiri pecah karena adanya faktor kepentingan tertentu.

Dengan kondisi semacam ini, seharusnya pemerintah perlu secara intens memulihkan kondisi Poso pascakonflik. Kenapa Poso sebagai daerah bekas konflik dibedakan penanganannya dengan konflik Aceh? Padahal, Poso dan Aceh sama-sama pernah mengalami tragedi kemanusiaan.

Terlepas dari adanya kekerasan berupa ledakan bom yang terasakan saat ini, yang terjadi karena adanya luka batin akibat provokasi dari kelompok yang tidak ingin melihat Poso damai, jauh lebih penting yang harus dilakukan adalah memaknai konflik itu sendiri.

Bahwa perlu secepatnya ada proyek besar kemanusiaan. Selain agar kekerasan dapat ditekan, budaya juga damai dapat terlaksana di tengah masyarakat Poso.

Pesan politik itu di antaranya, pertama, melakukan pola komunikasi di antara semua kelompok masyarakat bahwa toleransi kehidupan sosial, politik, agama diterima sebagai konsekuensi masyarakat majemuk. Kampanye ini tidak hanya disosialisasikan kepada para elite, tetapi menyentuh masyarakat akar rumput.

Kedua, kebijakan politik betul-betul harus melayani kepentingan rakyat. Rakyat Poso sangat membutuhkan pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan pendidikan.

Ketiga, harmonisasi sosial menjadi proyek besar agar Poso menemukan jati dirinya, di mana masyarakatnya sangat mencintai kedamaian dan persaudaraan.

Hasrullah Pengajar FISIP Universitas Hasanuddin; Menulis Disertasi ”Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik”