Kompas.com - 23/10/2012, 12:18 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan terkait proyek Hambalang. Ketua PPATK M Yusuf mengatakan, transaksi tersebut berupa penarikan tunai yang nilainya miliaran rupiah. Menurutnya, penarikan tunai itu ada yang dilakukan oleh individu dan ada pula yang oleh korporasi.

"Dari rekening perusahaan, misalnya, dan rekening seseorang," kata Yusuf di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Ia mengungkapkan, penarikan tunai terkait Hambalang itu dilakukan beberapa kali selama proyek berlangsung. Adapun proyek Hambalang dianggarkan secara tahun jamak atau multiyears sejak 2010 hingga 2012. Namun, Yusuf enggan menyebut perusahaan atau individu yang terkait dengan transaksi mencurigakan tersebut. Yusuf mengatakan, ia telah menyerahkan laporan analisis PPATK terkait Hambalang ke Komisi Pemeberantasan Korupsi. Mengenai ke mana uang miliaran yang ditarik tunai itu kemudian dialirkan, Yusuf mengaku tidak tahu.

"Nah, itu tadi diambil cash (tunai) dan kita enggak tahu ke mana, untuk siapa, dia tidak pakai bank," ucapnya.

Seperti diketahui, KPK tengah menyidik dan melakukan penyelidikan baru terkait Hambalang. Salah satu yang menjadi fokus penyelidikan KPK adalah aliran dana terkait proyek tersebut. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas beberapa waktu lalu mengatakan, KPK akan mengejar aliran dana Hambalang ke pihak mana pun, termasuk ke Kongres Partai Demokrat 2010.

"Kalau nanti terbukti ada sejumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait dengan kasus Hambalang mengalir, misalnya, ke kongres dan ada bukti-buktinya, ya kami akan lacak sampai ke sana," kata Busyro (2/10/2012).

Terkait Hambalang, Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan audit yang hasilnya akan digunakan KPK untuk menentukan nilai kerugian negara dalam proyek tersebut. Menurut anggota BPK Taufiequrachman Ruki, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor menghilang dari hasil audit yang sedang dikerjakan. Tidak ada nama Menpora dan korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut. Adapun perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.