KPK Kembali Panggil Rusli Zainal - Kompas.com

KPK Kembali Panggil Rusli Zainal

Kompas.com - 19/10/2012, 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Gubernur Riau Rusli Zainal, Jumat (19/10/2012). Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Rusli akan dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.

Rusli tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan baju batik. Saat ditanya maksud kedatangannya, politikus Partai Golkar itu hanya menjawab, "Insya Allah," kemudian langsung masuk ke Gedung KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK membuka penyelidikan baru terkait proyek PON Riau. Setelah mengusut praktik suap-menyuap terkait Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, KPK kini menyelidiki proyek pengadaan barang dan jasa PON Riau.

Wakil Ketua KPK  Busyro Muqoddas mengatakan, KPK akan mengembangkan fakta persidangan kasus dugaan suap PON Riau dalam melakukan penyelidikan proyek pengadaan. Menurut Busyro, pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PON ini bisa mengarah ke dugaan keterlibatan Rusli. KPK akan memaksimalkan pengusutan kasus tersebut.

"KPK itu maksimal, tidak pernah minimalis, karena itu konsekuensi dari taat asas kebenaran materiil dalam perkara pidana apalagi pidana korupsi yang dimensi strukturalnya kuat sekali," ucap Busyro.

Dalam kasus dugaan suap PON Riau ini, nama Rusli kerap disebut. Surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Eka Dharma Putra yang dibacakan dalam persidangan beberapa waktu lalu menyebutkan kalau Rusli selaku Gubernur Riau ikut menyuap anggota DPRD. Disebutkan bahwa Eka baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Lukman Abbas, selaku Kepala Dispora Riau, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, serta Rahmat Syahputra selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerjasama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya, memberi uang Rp 900 juta dari yang dijanjikan Rp 1,8 miliar kepada anggota DPRD Riau 2009-2-14. Pemberian tersebut dilakukan agar anggota DPRD Riau membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Riau.

Surat dakwaan juga menyebutkan bahwa Rusli menelepon Lukman Abbas dan menginstruksikan agar Lukman memenuhi permintaan anggota DPRD Riau untuk memberi "uang lelah" terkait pembahasan Raperda. Adapun Lukman sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Riau, 7 Agustus 2012, Rusli mengaku mengetahui ada permintaan "uang lelah" untuk anggota DPRD Riau terkait pembahasan Reperda. Namun, Rusli mengaku meminta Lukman membatalkan revisi peraturan daerah jika anggota Dewan meminta uang. Dalam penyidikan kasus ini, KPK sekali memeriksa Rusli sebagai saksi. Seusai diperiksa, Rusli membantah terlibat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorInggried Dwi Wedhaswary

    Terkini Lainnya

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Internasional
    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Megapolitan
    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    Nasional
    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    Nasional
    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Regional
    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Internasional
    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Megapolitan
    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang 'Bengkok'

    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

    Nasional
    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Regional
    'Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita'

    "Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita"

    Nasional
    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Megapolitan
    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Nasional
    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    Nasional
    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Megapolitan
    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Nasional

    Close Ads X