Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Golkar Nomor 1 karena Demokrat Bermasalah

Kompas.com - 15/10/2012, 18:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK menilai tingginya elektabilitas Partai Golkar berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei lantaran parpol yang menjadi lawan, yakni Partai Demokrat, tengah bermasalah.

"Naik dan turun tergantung juga lawannya. Kalau lawannya itu jelek, katakanlah Demokrat, ya, (elektabilitas Golkar) bisa naik. Dalam kasus ini Golkar cenderung lebih baik, tapi Demokrat mengalami masalah. Otomatis Golkar naik," kata JK di Jakarta, Senin (15/10/2012).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membanggakan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei yang menempatkan Golkar diposisi teratas ketika membuka rapat pleno persiapan Rapimnas dan HUT Golkar ke-48 di DPP Golkar, Sabtu pekan lalu.

"Tidak ada satu pun survei yang mengatakan Partai Golkar tidak berada pada urutan pertama," ujar Ical.

Hasil survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting, Partai Golkar berada di urutan teratas dengan angka elektabilitas 14 persen. Adapun survei Lingkaran Survei Indonesia, Golkar juga berada di urutan satu dengan angka 21 persen.

JK mengatakan, hasil survei itu baik untuk Golkar jika bertahan hingga pemilu 2014 . Agar dapat bertahan, kata mantan Ketua Umum Golkar itu, para pimpinan Golkar harus terus berbuat baik hingga pemilu digelar. "Selama pimpinan Golkar berbuat yang baik, pasti (tetap nomor satu)," pungkas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com