Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Demokrat pada Anas pun Sirna...

Kompas.com - 14/10/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan Partai Demokrat pada Anas Urbaningrum sebagai sosok muda yang semula dianggap berpotensi sebagai calon presiden masa depan pun sirna. Isu-isu skandal korupsi yang menerpa Anas, diakui menjadi beban partai.

"Dulu kita lihat Anas sebagai capres yang muda, tapi harapan itu sirna," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman dalam acara Rilis Survei Nasional dan Diskusi bertajuk Kecenderungan Swing Voter Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2014 yang digelar Saiful Mujani Research Center di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Minggu (14/10/2012).

Sekarang, lanjut Hayono, harapan partai tinggal tertuju pada sosok Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Hayono bahkan menyebut sosok Ani Yudhoyono yang paling laku dijual partai dalam meraih simpati masyarakat. Sayangnya, sejak awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan Ani tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden 2014.

Sikap Presiden yang tidak mau melibatkan keluarganya dalam pertarungan politik 2014 tersebut dianggapnya sebagai suatu komitmen Presiden dalam mendukung proses demokrasi "Walaupun itu merugikan partai," tambah Hayono.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 diprediksi merosot sebesar 13 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009.

Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai biru itu. Sebagian besar responden merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat bahwa sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

Menanggapi desakan publik yang terungkap dalam hasil survei tersebut, Hayono mengatakan tidak mudah melakukan pergantian pengurus partai yang dikaitkan-kaitkan dengan kasus korupsi.

"Yang sedang jadi sorotan kan ketua umum, yang diminta publik kan itu, tapi dia masih di sana, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu? Tapi kita antisipasi ya," katanya.

Hayono mengakui, skandal korupsi para kader ini melukai hati Partai. Menjadi ironis, katanya, karena Partai Demokrat lahir sebagai partai yang ingin membawa sesuatu yang bersih namun justru kredibilitasnya menurun karena kasus korupsi yang diberitakan luas oleh media.

Padahal, menurut dia, korupsi tidak hanya melibatkan kader Partai Demokrat melainkan juga partai lain. Namun, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah menjadi risiko jika isu skandal korupsi kader Partai Demokrat diberitakan lebih kencang dibanding partai lain.

"Satu kader Demokrat korupsi dibanding 10 dari kader lain, yang dilihat yang satu ini. Kasus Hartati misalnya, bupatinya dari partai lain lebih bersalah sebagai penyelenggara negara," kata Hayono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com