Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Demokrat pada Anas pun Sirna...

Kompas.com - 14/10/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan Partai Demokrat pada Anas Urbaningrum sebagai sosok muda yang semula dianggap berpotensi sebagai calon presiden masa depan pun sirna. Isu-isu skandal korupsi yang menerpa Anas, diakui menjadi beban partai.

"Dulu kita lihat Anas sebagai capres yang muda, tapi harapan itu sirna," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman dalam acara Rilis Survei Nasional dan Diskusi bertajuk Kecenderungan Swing Voter Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2014 yang digelar Saiful Mujani Research Center di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Minggu (14/10/2012).

Sekarang, lanjut Hayono, harapan partai tinggal tertuju pada sosok Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Hayono bahkan menyebut sosok Ani Yudhoyono yang paling laku dijual partai dalam meraih simpati masyarakat. Sayangnya, sejak awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan Ani tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden 2014.

Sikap Presiden yang tidak mau melibatkan keluarganya dalam pertarungan politik 2014 tersebut dianggapnya sebagai suatu komitmen Presiden dalam mendukung proses demokrasi "Walaupun itu merugikan partai," tambah Hayono.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 diprediksi merosot sebesar 13 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009.

Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai biru itu. Sebagian besar responden merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat bahwa sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

Menanggapi desakan publik yang terungkap dalam hasil survei tersebut, Hayono mengatakan tidak mudah melakukan pergantian pengurus partai yang dikaitkan-kaitkan dengan kasus korupsi.

"Yang sedang jadi sorotan kan ketua umum, yang diminta publik kan itu, tapi dia masih di sana, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu? Tapi kita antisipasi ya," katanya.

Hayono mengakui, skandal korupsi para kader ini melukai hati Partai. Menjadi ironis, katanya, karena Partai Demokrat lahir sebagai partai yang ingin membawa sesuatu yang bersih namun justru kredibilitasnya menurun karena kasus korupsi yang diberitakan luas oleh media.

Padahal, menurut dia, korupsi tidak hanya melibatkan kader Partai Demokrat melainkan juga partai lain. Namun, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah menjadi risiko jika isu skandal korupsi kader Partai Demokrat diberitakan lebih kencang dibanding partai lain.

"Satu kader Demokrat korupsi dibanding 10 dari kader lain, yang dilihat yang satu ini. Kasus Hartati misalnya, bupatinya dari partai lain lebih bersalah sebagai penyelenggara negara," kata Hayono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com