KPK Tak Pernah Kelola Uang Saweran Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini tidak pernah mengelola uang saweran gedung baru KPK yang dikumpulkan masyarakat. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, sumbangan tersebut tidak pernah masuk ke KPK melainkan dikelola langsung oleh Koalisi Koin untuk KPK.

"Sejak awal kita sampaikan, sumbangan tidak ke KPK tapi dikelola koalisi," katanya di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Menurut Johan, Koalisi sepakat penggunaan uang sumbangan yang terkumpul itu akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Hasil penggalangan dana masyarakat tersebut, katanya, pasti diserahkan ke negara melalui Kemenkeu. "Negara yang akan tentukan uang itu untuk apa. Apakah masuk kas negara dalam bentuk hibah, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) atau apa, sampai sekarang di tangan teman-teman Koalisi," ujar Johan.

Adapun Koalisi Koin untuk KPK dibentuk para aktivis antikorupsi yang peduli pembangunan gedung KPK. Koalisi ini dianggap sebagai wujud dukungan masyarakat kepada KPK sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK. Dengan berbagai upaya, Koalisi mengumpulkan sumbangan masyarakat yang peduli akan pembangunan gedung baru KPK.

Selama beberapa minggu, Koalisi membuka posko pengumpulan dana di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Sejauh ini, sumbangan yang terkumpul mencapai sekitar Rp 386 juta. Koordinator koalisi saweran gedung KPK, Illian Deta Arta Sari secara terpisah mengatakan, pemberian sumbangan untuk gedung KPK tetap berlanjut hingga hari Senin nanti.

Terkait uang hasil saweran ini, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas secara terpisah meminta agar uang itu dikembalikan setelah DPR menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung KPK.

Menurut Taufiq, uang itu bisa tergolong gratifikasi. "Itu tidak boleh. Itu kan gratifikasi. Sebab kalau menurut saya, dana lembaga negara uangnya dari rakyat dan sudah ada alokasinya sendiri. Terserah KPK," ujarnya.

Senada dengan Taufiq, anggota Komisi III DPR Dimyati Ahmad Natakusumah pun meminta KPK untuk berhati-hati menerima bantuan dari pihak lain. "KPK harus hati-hati dengan dukungan-dukungan terhadap KPK. Itu bisa saja dikelilingi oleh koruptor di belakangnya. Sehingga (KPK harus) hati-hati," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Dimyati menilai langkah terbaiknya adalah dengan mengembalikan koin untuk KPK itu ke Kementerian Keuangan. "Bisa saja nanti uang rakyat itu untuk hibah dan sebaiknya diserahkan dulu saja kepada Kementerian Keuangan, karena KPK tidak boleh menerima," ujarnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"