Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gratifikasi, Koin KPK Diminta Dikembalikan

Kompas.com - 12/10/2012, 20:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengembalikan uang saweran pembangunan gedung KPK yang akhirnya dikabulkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Uang itu dinilai merupakan salah satu bentuk gratifikasi.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/10/2012). "Itu tidak boleh. Itu kan gratifikasi. Sebab kalau menurut saya, dana lembaga negara uangnya dari rakyat dan sudah ada alokasinya sendiri. Terserah KPK," ujarnya.

Senada dengan Taufiq Kiemas, anggota Komisi III DPR Dimyati Ahmad Natakusumah pun meminta KPK untuk berhati-hati menerima bantuan dari pihak lain. "KPK harus hati-hati dengan dukungan-dukungan terhadap KPK. Itu bisa saja dikelilingi oleh koruptor di belakangnya. Sehingga (KPK harus) hati-hati," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Dimyati menilai langkah terbaiknya adalah dengan mengembalikan koin untuk KPK itu ke Kementerian Keuangan. "Bisa saja nanti uang rakyat itu untuk hibah dan sebaiknya diserahkan dulu saja kepada Kementerian Keuangan, karena KPK tidak boleh menerima," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta, yang turut mengkoordinir gerakan koin untuk KPK itu menyatakan, pihaknya tetap menyerahkan uang itu kepada KPK.

"Kami akan tetap serahkan ke KPK untuk gedung. Kami berharap ini jadi monumen gedung baru," ujar Ilian.

Ilian menjelaskan, sejak Juni lalu, uang yang terkumpul mencapai Rp 386.561.396 juta. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga hari penutupan pada Senin (15/10/2012) mendatang.

Lebih lanjut, Ilian menyarankan adanya sebuah ruangan khusus yang menjadi memorabilia pembangunan gedung KPK lantaran mulai dari tahun 2007, pembangunan gedung itu selalu dihambat sampai akhirnya masyarakat bahu membahu membantu.

Ruangan itu pun sekaligus bermanfaat sebagai pengingat bagi KPK bahwa masyarakat sudah menaruh kepercayaan yang begitu besar ke lembaga antikorupsi itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com