Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Konflik, Megawati Sentil Kader PDI-P

Kompas.com - 12/10/2012, 19:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir kader PDI-P yang masih berkonflik. Sindiran itu diungkapkan Megawati ketika Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Megawati mengatakan, penyakit lama konflik antara eksekutif dengan DPRD masih saja terjadi. "Terutama (konflik) antarsesama kader PDI Perjuangan tetap awet di banyak daerah," kata Megawati ketika membuka Rakernas II. Dia tidak menyebut siapa kader yang dimaksud.

Megawati juga menyinggung perilaku patologis sejumlah kader PDI-P. Perilaku dan mentalitas politik "pokok-e", mau menang sendiri, feodal, dan mengerasnya pembatasan rekrutmen jabatan politik hanya pada orang-orang terdekatnya, kata dia, terus terjadi di berbagai daerah.

Berbagai realitas itu, lanjut Megawati, perlu dilakukan koreksi dalam forum Rakernas II ini untuk mempersiapkan Pemilu 2014 . Dia mengingatkan kepada seluruh kader PDI-P bahwa ketika mereka tidak solid, maka setengah kekalahan sudah berada di tangan.

"Mengapa? Karena politik adalah soal kolektivitas, soal bersama, soal kita. Bukan soal individu, bukan soal orang-perorangan, atau soal aku, dan bukan pula soal banyak uang," kata mantan Presiden itu.

Megawati menambahkan, "Tidak ada satu pun individu yang cukup besar dan cukup digdaya untuk bisa melaksanakan politik seorang diri. Tidak juga seorang pemimpin. Karenanya, politik mesti dikerjakan secara gotong-royong, mesti dicapai secara bermusyawarah,mesti dialirkan melalui organisasi dan jaringan."

Rakernas itu dihadiri seribuan pengurus PDIP di Dewan Pimpinan Pusat hingga daerah di seluruh Indonesia, dan politisi senior PDIP. Hadir pula para kepala daerah yang berasal dari PDIP seperti Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dan Gubernur DKI Jakarta terpilij Joko Widodo alias Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com