Soal Novel, Polisi Terpecah

Tim independen

Sutarman mengatakan, pengungkapan kasus yang sudah lama terjadi, seperti kasus Novel, sebenarnya cukup banyak. Hal ini disebabkan polisi tidak bisa menyelesaikan semua kasus yang dilaporkan masyarakat. ”Kasus yang dilaporkan masyarakat yang bisa diselesaikan Polri sekitar 50 persen sekian rata-rata per tahunnya,” katanya.

Terkait desakan membentuk tim independen untuk menangani kasus Novel, Sutarman mengatakan, kepolisian tidak melarang atau menyuruh jika ada yang mau membentuk tim independen untuk kasus Novel. Namun, dia mengingatkan, jika ada masalah kriminal dibentuk tim independen, ada kemungkinan kasus kriminal lain minta tim independen. ”Kami akan ungkap kasus itu secara transparan. Jika ada pelanggaran hukum, urusan hukum harus ditegakkan,” katanya.

Sutarman juga menegaskan, secara yuridis, tidak ada yang salah atas langkah Polri mengusut kasus Novel. Namun, dari aspek waktu, hal itu tidak tepat dan kurang pas secara etika sehingga Polri akan menjadikan masalah itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, Albert Hasibuan, mengusulkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebaiknya diminta melakukan penyelidikan independen atas kasus Novel. Hasil penyelidikan tersebut penting untuk mengungkap apakah memang Novel terindikasi melakukan tindak pidana penganiayaan atau ada upaya kriminalisasi atas diri Novel.

”Hasil penyelidikan oleh kedua institusi ini saya kira akan obyektif,” katanya.

Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, mengatakan, Kompolnas akan melakukan investigasi mulai dari Bengkulu hingga rencana penangkapan novel di KPK. ”Harapannya, kami bisa mendapatkan data dan fakta yang akurat sehingga bisa diketahui ada tidaknya pelanggaran prosedur yang dilakukan Polri,” kata Edi.(ADH/BAY/WHY/FAJ/NWO/ATO)

Berita-berita terkait dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"