Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Lebih Lebar Peluang Capres 2014

Kompas.com - 10/10/2012, 23:38 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang para tokoh yang potensial sebagai pemimpin nasional, perlu dibuka lebih lebar untuk dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014.

Ini dapat memperbanyak alternatif dan pilihan bagi partai politik dan masyarakat, dalam pesta demokrasi dua tahun lagi itu.

Harapan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Rabu (10/10/2012) ini.

"Semakin banyak dimunculkan tokoh-tokoh potensial untuk pemimpin nasional, akan semakin baik karena memperbanyak alternatif pilihan," katanya.

Hingga kini, sejumlah nama kian santer disebut-sebut dalam bursa calon wakil presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014. Mereka berasal dari kalangan elite partai politik, menteri, pejabat publik, dan purnawirawan militer.

Saat ini, pembatasan sipil dan militer tidak lagi menentukan, sehingga calon pemimpin bisa datang dari latar belakang beragam. Masyarakat juga kian cerdas dan pintar menilai ketokohan, dan rekam jejak calon-calon itu.

Pencitraan dan jargon tokoh, tak lagi mudah membuat publik terkesima. Untuk membuka lebih banyak kemungkinan calon, PKS mengusulkan untuk menurunkan ambang batas pengajuan presiden dari partai politik.

Batasan perolehan 20 persen suara nasional itu dianggap terlalu tinggi, karena mungkin hanya satu atau dua partai yang bakal mencapainya.

Jika ambang batas itu disamakan dengan ambang batas parlemen yang 3,5 persen, tentu lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

"Jika ambang batas pencalonan presiden disamakan dengan ambang batas parlemen, mungkin ada sekitar delapan atau sembilan partai yang bisa mengajukan calon. Peluang lebih terbuka dan semakin banyak calon yang bisa dipilih rakyat," kata Hidayat.

Hingga kini, PKS masih terus menjaring nama-nama yang potensial diajukan sebagai capres dan cawapres. Penjaringan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pengurus pusat.

Semua itu nanti digodok oleh Majelis Syuro partai dengan 99 anggota yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. "Kami sedang menjaring nama-nama, dan prosesnya masih panjang. Tak tertutup kemungkinan kami mengajukan kader partai sendiri," ucap Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

    Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Nasional
    Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

    Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

    Nasional
    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Nasional
    Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com