Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Lebih Lebar Peluang Capres 2014

Kompas.com - 10/10/2012, 23:38 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang para tokoh yang potensial sebagai pemimpin nasional, perlu dibuka lebih lebar untuk dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014.

Ini dapat memperbanyak alternatif dan pilihan bagi partai politik dan masyarakat, dalam pesta demokrasi dua tahun lagi itu.

Harapan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Rabu (10/10/2012) ini.

"Semakin banyak dimunculkan tokoh-tokoh potensial untuk pemimpin nasional, akan semakin baik karena memperbanyak alternatif pilihan," katanya.

Hingga kini, sejumlah nama kian santer disebut-sebut dalam bursa calon wakil presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014. Mereka berasal dari kalangan elite partai politik, menteri, pejabat publik, dan purnawirawan militer.

Saat ini, pembatasan sipil dan militer tidak lagi menentukan, sehingga calon pemimpin bisa datang dari latar belakang beragam. Masyarakat juga kian cerdas dan pintar menilai ketokohan, dan rekam jejak calon-calon itu.

Pencitraan dan jargon tokoh, tak lagi mudah membuat publik terkesima. Untuk membuka lebih banyak kemungkinan calon, PKS mengusulkan untuk menurunkan ambang batas pengajuan presiden dari partai politik.

Batasan perolehan 20 persen suara nasional itu dianggap terlalu tinggi, karena mungkin hanya satu atau dua partai yang bakal mencapainya.

Jika ambang batas itu disamakan dengan ambang batas parlemen yang 3,5 persen, tentu lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

"Jika ambang batas pencalonan presiden disamakan dengan ambang batas parlemen, mungkin ada sekitar delapan atau sembilan partai yang bisa mengajukan calon. Peluang lebih terbuka dan semakin banyak calon yang bisa dipilih rakyat," kata Hidayat.

Hingga kini, PKS masih terus menjaring nama-nama yang potensial diajukan sebagai capres dan cawapres. Penjaringan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pengurus pusat.

Semua itu nanti digodok oleh Majelis Syuro partai dengan 99 anggota yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. "Kami sedang menjaring nama-nama, dan prosesnya masih panjang. Tak tertutup kemungkinan kami mengajukan kader partai sendiri," ucap Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Nasional
    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    Nasional
    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

    Nasional
    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    Nasional
    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    Nasional
    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    Nasional
    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com