Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Gelar Pertemuan Tertutup dengan KPK

Kompas.com - 08/10/2012, 05:42 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menggelar pertemuan tertutup dengan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul memanasnya hubungan antara KPK dan Polri, Minggu (7/10/2012) di Jakarta.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, didampingi dua wakilnya, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

Pertemuan yang digelar tanpa kehadiran media massa tersebut menghasilkan enam keputusan. "Pertama, mereka (KPK dan pimpinan Polri) segera bertemu. Kedua, merumuskan dan merundingkan solusi terbaik agar pemberantasan korupsi harus terus jalan," kata Djoko kepada Kompas.com, Minggu malam.

Ketiga, kedua institusi ini harus menghindari provokasi-provokasi yang bersifat mengadu domba. Keempat, kedua institusi harus melakukan konferensi pers seusai pertemuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Djoko khawatir, kesalahpahaman ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba keduanya.

"Kelima, berpedoman bahwa KPK dan Polri serta Kejaksaan diperkuat dan tidak dilemahkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Keenam, agar komunikasi antarpimpinan institusi lebih diintensifkan untuk menghindari dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang," kata Djoko.

Sementara itu, Senin (8/10/2012) ini, unsur pimpinan KPK dijadwalkan bertemu dengan Kepala Polri. Kedua pimpinan itu akan membahas polemik yang terjadi di antara kedua institusi.

Setelah pertemuan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (7/10/2012).

Seperti diketahui, sejak KPK mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), hubungan KPK dan Polri menjadi renggang.

Saat KPK memutuskan untuk menangani kasus Korlantas, Polri ikut mengusut kasus yang sama dengan tersangka yang juga sama.

Perbedaannya, polisi tidak menjadikan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, seperti yang dilakukan KPK.

Belum lagi tuntas masalah perebutan kasus itu, kepolisian tiba-tiba menarik 20 penyidiknya yang tengah bertugas di KPK.

Ketegangan hubungan KPK-Polri semakin meruncing setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, anggota Polda Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004. Atas upaya penangkapan ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menganggapnya sebagai bentuk kriminalisasi anggota KPK.

Ikuti ihwal kasus ini dan perkembangannya dalam topik "Polisi vs KPK" 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com